Sumber :
Radar MalangKendati tarikan dana buku masih marak, penerbit mulai risau dengan program konten pembelajaran berbasis ICT Depdiknas atau e-book. Bahkan, penerbit Erlangga merasa terpukul dengan kebijakan tersebut. ''Kebijakan ini sangat populis. Penerbit nyaris kolaps," ungkap Manajer Penerbit Erlangga wilayah Kota Malang Teguh Ahmad Sujiono, kemarin.
Teguh mengungkapkan, karena kebijakan itu, ribuan eksemplar buku ajar yang telah dicetak terancam tak terdistribusi. Sebab, sekolah-sekolah belum berani mengadakan kerjasama dengan penerbit tentang pengadaan buku di sekolah. Alasannya, diknas menginstruksikan belum boleh ada tarikan. Sementara, sekolah-sekolah yang terlanjur meneken kerjasama dengan penerbit mulai pikir-pikir tentang perpanjangan kontrak. Kesannya, lanjut Teguh, kepala sekolah mulai ekstra hati-hati dengan kebijakan beli buku. ''Tak sedikit sekolah yang meninjau ulang kontrak. Sebagian lagi memilih lepas kontrak,'' terangnya.
Teguh membeberkan, untuk masuk dalam jaringan sekolah bukanlah hal sulit bagi penerbit. Sebab, kerjasama ini tak didasarkan tender atau izin diknas. Cukup negosiasi dengan sekolah terkait. Proses selanjutnya, biasanya sekolah mengadakan rapat dengan dewan dan komite sekolah. Pada tahapan ini, kepala sekolah, komite, dan dewan sekolah melakukan telaah buku.
''Kalau buku bisa dipakai, biasanya sekolah melakukan kerjasama," urai manajer yang sebelumnya dinas di Cilacap ini.
Karena itu, Teguh berharap pemerintah meninjau ulang kembali kebijakan e-book. Dia berasalan, penerbit selama ini telah berjuang keras turut mencerdaskan anak bangsa. Kini, adanya kebijakan pemerintah tentang e-book dan sebelumnya soal larangan jual beli buku di sekolah, pihaknya merasa bukan pengedar buku. ''Menjual buku dianggap tabu, tapi giliran jual hand phone dan pulsa dibiarkan," tandas Teguh. (nen/war).
===============================
Hmmm.. kalau menurut saya upaya untuk membuat pendidikan lebih terjangkau dan lebih mudah terakses memang diperlukan, seperti program yang digagas oleh Diknas, yang gencar meluaskan keteraksesan internet sebagai salah satu piranti pendukung proses belajar. Padahal akses internet di negeri ini masih amat mahal dan belum berskala nasional/luas.
E-book bisa dipakai oleh guru sebagai bahan ajar, slide presentasi, atau Ubuntu misalnya, bisa membantu pembelajaran yang lebih asyik. Siswapunbisa mendapatkan foto kopi ebook-ebook bahan ajar tertentu.
Bahkan soalan buku pelajaran (apalagi yang pendidikan dasar) seharusnya dikelola pemerintah, sebagai salah satu fasilitas publik, kalau bisa sampai gratis, ini merupakan investasi negara yang sangat besar artinya dan signifikan untuk masa depan.
Lalu bagaimana dengan industri buku (yang dimaksud disini adalah yang memproduksi buku pelajaran). Setiap kebijakan publik akan menimbulkan konflik kepentingan, disinilah diperlukan pengambil kebijakan yang memahami ranah persoalan dengan berbagai timbangan didalamnya. Dengan keterjangkauan akses pendidikan (a.k.a ebook), sebenarnya masyarakat akan menjadi masyarakat terdidik. Masyarakat yang telah terdidik akan masuk ke fasa selanjutnya, yaitu masyarakat yang berkebutuhan terhadap bacaan, maka pada fasa itu industri buku akan mendapatkan posisinya kembali, mungkin juga akan lebih diapresiasi, misalnya harga buku dan royalti kepada penulis lebih terapresiasi.
Tetapi sebelum fasa itu, maka kekhawatiran industri buku juga laik menjadi pertimbangan pengambil kebijakan, harus pula disediakan back up bagi industri buku. Bagaimana lagi, mungkin untuk yang kesekian kali, saya masih harus mengatakan, ini negara tanpa pemerintahan!
