Beberapa waktu ini pejabat Republik Cakadut semakin menyadari betapa acak adut tatanan perikehidupan di negerinya. Para sesepuh juga sudah memberikan petuah bahawa nama Cakadut telah memberikan aura yang jelek bagi masa depan negeri, telah menaungi jiwa anak-anak yang baru lahir dengan kejahatan. Karena itu disepakatilah merubah nama menjadi Republik Waras. Dengan demikian diharapkan terjadi perbaikan dan kemajuan negeri.

Satu per satu perikehidupan mulai ditata kembali. Satu persoalan yang kian menghimpit dan mendesak adalah perihal bahan bakar minyak. Pejabat ekonomi Republik Waras dibuat pusing tujuh keliling. Harga minyak dunia terus saja membumbung. Dan sepertinya bakal demikian, karena minyak bumi diasumsikan sebagai barang langka yang akan terus menipis dan habis. Asumsi ini terus mendongkrak harga minyak di bursa komoditi. Sementara sumber energi lain sedang dalam taraf penelitian dan pengembangan yang belum diproduksi secara masal. Dengan demikian sudah dapat diambil kesimpulan, mau tidak mau, harga minyak di pasar dunia akan terus naik dan naik. Sementara kebutuhan pemakaian BBM tak mau menunggu.

Mahasiswa juga sudah berdemo melakukan pembelaan kepada rakjat dan menolak kenaikan BBM, sayangnya ada mahasiswa yang melakukan aksi penyanderaan mobil berplat merah yang mereka katakan sebagai milik rakjat (yang berarti juga merupakan miliknya), menaiki mobil tersebut hingga penyok, memblokir jalan dengan membakar ban. Apa tujuan aksi tersebut?

Sementara Presiden Republik Waras dalam kebimbangan, menjelang Pemilihan Umum, kebijakan menaikkan harga BBM merupakan kebijakan tidak populer, yang dapat memerosotkan perolehan suara di pemilu mendatang. kenaikan BBM menyebabkan ikutan kenaikan produk lainnya, bahkan jika hanya isu BBM akan naik, maka harga barang 'disesuaikan' oleh para pedagang. Tetapi jika tidak segera diambil kebijakan maka cadangan kas negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara kian kosong, bisa-bisa defisit alias minus.

Tim ekonomi dan tim pembisik presiden menyelenggarakan rapat kerja marathon selama tiga hari tiga malam. Tidak tanggung-tanggung, di kilang minyak Balongan, dengan harapan menghirup aroma minyak dan menjiwai perminyakan sampai ke sumsum tulang. Kali ini mereka kompak untuk menggulirkan kebijakan 'BBM TSP' atau BBM Tepat Sasaran Penggunaan. Bapak Presiden dipaksa untuk mengeksekusi kebijakan ini atau seluruh tim ekonomi dan pembisik akan mundur secara bersamaan.

BBM TSP ini berisi hal-hal sebagai berikut:
1. Pencabutan subsidi untuk BBM peruntukan kendaraan bermotor di wilayah ibukota dan kota satelit sekitar ibukota. Dikarenakan konsumsi paling rakus BBM kendaraan adalah untuk mobil-mobil mewah di ibukota dan mobil-mobil lebih dari satu yang dimiliki keluarga ibukota. Karena mampu membeli kendaraan mewah, berarti harus mampu membayar bensin tanpa subsidi. Kalau tidak, sesuaikan pemakain BBM dengan kebutuhan dan anggaran anda.
2. Kebijakan BBM tanpa subsidi untuk industri besar tetap dilanjutkan, karena industri besar cukup mempunyai daya saing dan bahkan akan mendorong keunggulan pengelolaan.
3. Pemberian subsidi untuk kendaraan peruntukan pengangkutan orang, barang dan jasa dalam kota, antar kota, antar provinsi. Petakan pola konsumsi kendaraan jenis angkutan barang & jasa, data nomor polisi kendaraan, pemilik dan peruntukan. Terlalu rumit dalam aplikasi? TIDAK! Turunkan eksekusi kebijakan ini sebagai otonomi daerah hingga tingkat Kabupaten/Kota. Pemerintah daerah yang bersangkutan paling tahu pemetaan wilayahnya.
4. Pemberian subsidi untuk BBM bagi nelayan. Berdayakan koperasi dan pelelangan, BBM dapat di-hutangkan sebagai modal kerja, dengan pembayaran adil dari hasil tangkapan ikan.
5. Perkuat kebijakan pemakaian Kompor Gas dan Elpiji dengan penyediaan isi ulang yang mudah dan murah, menindak agen yang menimbun gas dan terus sosialisaikan cara dan prosedur penggunaan Kompor Gas Elpiji.
6. Sebagai akibat kenaikan harga minyak dunia, tentunya ada kenaikan pendapatan negara. Sebagai komitmen, kenaikan pendapatan sektor minyak diperuntukkan dalam tiga sektor yaitu subsidi pendidikan, kesehatan, dan pertanian.