Ini mah, marah-marah yang bukan ala Rasulullah banged...

Umumnya, dan tanpa sadar marah-marah itu ditujukan untuk memperlihatkan 'kekuatan' dan 'kekuasaan' nya. Misalnya, aku bisa marah, aku bisa menunjukkan bahwa aku bisa melawanmu. Atau misalnya, aku bisa marah, aku ga bisa disembarangin. Atau misalnya, aku bisa marah, aku lebih punya uang kok, lihat nih, jabatanku lebih tinggi ini, eh dia banyak utang ini ke aku, eh aku loh banyak jasanya ke dia. Jadi sekaligus marah-marah, sekaligus hendak merendahkan yang dimarahi, dengan menampakkan kekuatannya.

Dulu sewaktu jadi kacung di perusahaan asing, ada manager yang suka marah-marah ke seorang teman, berdiri sehingga kelihatan oleh semua engineer yang duduk disekat-sekat panel, suaranya akan ditinggikan, maka dia ingin sekali memperlihatkan kekuasaannya.

Ada pula, aku marah karena aku ingin kamu tahu bahwa aku marah padamu, aku sudah capek membuat segalanya sesuai denganmu. Aku tidak punya cara lagi bagaimana membuatmu tahu bahwa aku sedang jengkel, kecuali dengan marah-marah. Kalau ini, mungkin lebih dekat dengan ngambek.

Tapi mah, umumnya juga, abis marah-marah, ada penyesalan yang mendera...
memang, baik saat melakukan marah-marah, ataupun sesudahnya, capek....
kecuali yang sudah mengkoleksi hobby marah-marah...

Jauh sebelumnya, ibu berpikir beberapa kali, untuk memutuskan apakah ada acara khusus di hari ulangan tanggal kelahiran mba nana yang pertama. Nilai rasa sebuah acara ulang tahun baru-baru ini saja terbangun. Ibu lahir dan besar dalam didikan kampung. Tidak pernah ada perayaan ulang tahun untuk ibu, baik yang pertama, selanjutnya, maupun yang ketujuhbelas. Semua hari itu berlangsung biasa saja, dan anak-anak sepermainan pun juga tak banyak yang ngeh dengan acara ulang tahun.

Ibu menanyakan ke abah perihal ini. Menurutnya kurang lebih begini: kalau dari tinjauan syariah, tidak ada tuntunan mengenai acara ulang tahun. Kalau momentum perenungan untuk muhasabah atas umur yang bertambah, sebenarnya setiap hari usia bertambah, berarti setiap hari adalah momen perenungan, dan lagi mba nana sekarang tentu belum bisa merenung  Tetapi di budaya ibu hidup sekarang (di kota), acara ulang tahun (saling memberi ucapan, kado, makanan) mendapatkan apresiasi yang baik, sebagai bentuk perhatian dan menghidupkan silaturahmi. Pada umumnya juga orang senang diingat hari ulang tahunnya, diberi ucapan selamat, atau kado. Untuk ulang tahun mba nana yang kesatu ini, ibu boleh membuat acara, asal jangan isrof (berlebihan) selanjutnya cukup antara kita sebagai orang tua dan anak saja.

Maka pada rabu, 16 Juli 2008, di hari ulang tahun mba nana yang pertama, ibu membuat makanan untuk dibagikan kepada tetangga yang berkekurangan, dan tetangga sederetan jalan. Nasi putih & kuning, tak bertema, campur-campur agar dapat disantap sekeluarga anak-anak dan orang tua. Dengan ubo rampe: chicken katsu, sambel goreng kentang, tumis buncis cabe ijo, mi goreng, telur suwir, abon, dan sambel oncom serta bonteng sbg pelengkapnya. Dialas daun pisang ditaruh besek agar mudah diantar-antar. Semoga berkenan.

Alhamdulillah, jazakumullah, hatur nuhun, terima kasih.. mba nana mendapat banyak perhatian dan kado-kado. Dari aki mainan gerobak baso goyang lidah, dari enin piyama dan singlet, dari uwak yuke odong-odong, dari keluarga buah batu baju dan kaos-kaos serta mainan. Dan dari ibu DVD player, biar nonton video bisa lebih asyik, ga di notebook ibu lagi. insyaAllah, akan ada hari (yang lebih) ibu istimewakan buat mba, bukan ulang tahun 

Satu dua kali saya menjumpai mba Larti sedang membaca koran bekas di depan kamarnya. Saya memintanya membaca buku-buku atau majalah yang ada di rak buku. Tipikal orang --pedalaman-- Jawa, pemalu, maka saya berikan setumpuk majalah Tarbawi, Ummi, dan Annida untuk ditaroh di kamarnya. Saya fikir mungkin mba Larti akan lebih  menyukai bacaan-bacaan seperti itu sekarang, daripada buku-buku saya atau abah yang lain, mungkin nanti, semoga. Maka setiap selesai pekerjaannya, atau menunggui mba nana yang tertidur di kereta, dibacanya majalah-majalah itu.
 
Alhamdulillah sekarang mba Larti telah berjilbab, dan semakin bertambah pengertiannya tentang hijab. Kalau ada tamu, buru-buru dikenakannya jilbab. InsyaAlloh, semoga kian hari jilbabnya kian rapih.

Saya dapati mba Larti termasuk pembelajar yang cepat. Sekali dua kali melihat saya masak, dia bisa melakukannya sendiri lain kali. Saya tawari les jahit, mba Larti bilang tidak mempunyai ketelatenan kalau menjahit. Dia katakan mau menekuni masak dari mba Didin. Siapa tahu suatu saat bisa buka warung makan. Amin.

Dengan susah payah bapak-ibunya berhasil menyelesaikan pendidikan mba Larti hingga SMP di pelosok Karanganyar. Mungkin mba Larti bisa ambil paket sekolah terbuka untuk mengejar pendidikan SMA-nya.

Saya bayangkan seandainya mba Larti terfasilitasi, bisa jadi naik berkali lipat potensinya. Buat mereka, akses ke pendidikan sulit, akses ke buku-buku sulit, akses ke kursus juga tak tahu sehingga akses ke pekerjaan juga semakin terbatas.

arrgghh... kapan internet yang membagikan sekian juta sumberdaya pengetahuan ini dapat diakses dengan mudah dan mencerdaskan saudara-saudara kita di pelosok desa. Di kotapun internet masih tergolong mahal, apalagi yang unlimited, kadang ngos-ngosan koneksinya.

Sudah dua juni bersamanya, seperti yang dikatakannya, travelling a journey of life and love, untuk berkumpul dan mendapat kesudahan yang lebih baik dalam surga-Nya. Berarti sebulan ke depan akan dua tahun mengenalnya. Alhamdulillah..

Juni pertama sudah sembilan bulan kandungan istrinya, sehingga bersiap melahirkan di tempat orangtuanya, terpisah jauh darinya. Pada juni itu, di awal bulan suaminya di opname di rumah sakit di Jakarta, kondisi fisiknya menurun, demam menggigil, mimisan, badan capek. Bukan DB, bukan malaria, entah apa, dokternya tak menemukan diagnosa pastinya, yang dipastikan adalah kondisi fisik menurun. Istrinya tak berdaya menemaninya, sedih hatinya.

Setelah lima hari di opname, dia bertugas di Medan, beberapa hari. Sepulang dari Medan, menurun lagi kondisi fisiknya, kali ini dia di opname di rumah sakit di Bandung, agar dekat dengan orang tua dan keluarga, sehingga ada yang mengurusi. Demam menggigil, mimisan. Lagi-lagi dokter tak mendapat diagnosa yang pasti, bukan DB, bukan malaria, bukan tipus. Memang dia biasa mimisan kalau capek, tak dalam kondisi sakitpun begitu. Kata dokternya ada orang yang punya selaput membran di hidungnya tipis, sehingga gampang mimisan. Pada opname di bulan juni, istrinya tak berdaya menemaninya, perkiraan persalinan semakin dekat.

Sesudahnya di pertengahan bulan Juli istrinya menunjukkan tanda persalinan, dia sedang di markas tim sukses cagub Jakarta waktu itu, segera dia terbang subuh menemui istrinya. Malamnya dia menemani istrinya persalinan, hingga berlanjut lima hari ikut nginep di rumah sakit menemani istrinya yang  operasi.

Kali ini juni kedua, akhir mei istrinya opname suspect DB, dia nginep juga di rumah sakit. Selang seminggu dia yang sakit, suspect DB dan dia opname di rumah sakit. Istrinya tak bisa 24 jam menemani, seperti yang selalu dia lakukan jika istrinya nginep di rumah sakit, karena putrinya masih memerlukan ibunya.

Dia katakan pada istrinya, orang beriman boleh sakit badannya, boleh mengerang sedikit, tapi batinnya senantiasa sehat dan waras.

Beberapa waktu ini pejabat Republik Cakadut semakin menyadari betapa acak adut tatanan perikehidupan di negerinya. Para sesepuh juga sudah memberikan petuah bahawa nama Cakadut telah memberikan aura yang jelek bagi masa depan negeri, telah menaungi jiwa anak-anak yang baru lahir dengan kejahatan. Karena itu disepakatilah merubah nama menjadi Republik Waras. Dengan demikian diharapkan terjadi perbaikan dan kemajuan negeri.

Satu per satu perikehidupan mulai ditata kembali. Satu persoalan yang kian menghimpit dan mendesak adalah perihal bahan bakar minyak. Pejabat ekonomi Republik Waras dibuat pusing tujuh keliling. Harga minyak dunia terus saja membumbung. Dan sepertinya bakal demikian, karena minyak bumi diasumsikan sebagai barang langka yang akan terus menipis dan habis. Asumsi ini terus mendongkrak harga minyak di bursa komoditi. Sementara sumber energi lain sedang dalam taraf penelitian dan pengembangan yang belum diproduksi secara masal. Dengan demikian sudah dapat diambil kesimpulan, mau tidak mau, harga minyak di pasar dunia akan terus naik dan naik. Sementara kebutuhan pemakaian BBM tak mau menunggu.

Mahasiswa juga sudah berdemo melakukan pembelaan kepada rakjat dan menolak kenaikan BBM, sayangnya ada mahasiswa yang melakukan aksi penyanderaan mobil berplat merah yang mereka katakan sebagai milik rakjat (yang berarti juga merupakan miliknya), menaiki mobil tersebut hingga penyok, memblokir jalan dengan membakar ban. Apa tujuan aksi tersebut?

Sementara Presiden Republik Waras dalam kebimbangan, menjelang Pemilihan Umum, kebijakan menaikkan harga BBM merupakan kebijakan tidak populer, yang dapat memerosotkan perolehan suara di pemilu mendatang. kenaikan BBM menyebabkan ikutan kenaikan produk lainnya, bahkan jika hanya isu BBM akan naik, maka harga barang 'disesuaikan' oleh para pedagang. Tetapi jika tidak segera diambil kebijakan maka cadangan kas negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara kian kosong, bisa-bisa defisit alias minus.

Tim ekonomi dan tim pembisik presiden menyelenggarakan rapat kerja marathon selama tiga hari tiga malam. Tidak tanggung-tanggung, di kilang minyak Balongan, dengan harapan menghirup aroma minyak dan menjiwai perminyakan sampai ke sumsum tulang. Kali ini mereka kompak untuk menggulirkan kebijakan 'BBM TSP' atau BBM Tepat Sasaran Penggunaan. Bapak Presiden dipaksa untuk mengeksekusi kebijakan ini atau seluruh tim ekonomi dan pembisik akan mundur secara bersamaan.

BBM TSP ini berisi hal-hal sebagai berikut:
1. Pencabutan subsidi untuk BBM peruntukan kendaraan bermotor di wilayah ibukota dan kota satelit sekitar ibukota. Dikarenakan konsumsi paling rakus BBM kendaraan adalah untuk mobil-mobil mewah di ibukota dan mobil-mobil lebih dari satu yang dimiliki keluarga ibukota. Karena mampu membeli kendaraan mewah, berarti harus mampu membayar bensin tanpa subsidi. Kalau tidak, sesuaikan pemakain BBM dengan kebutuhan dan anggaran anda.
2. Kebijakan BBM tanpa subsidi untuk industri besar tetap dilanjutkan, karena industri besar cukup mempunyai daya saing dan bahkan akan mendorong keunggulan pengelolaan.
3. Pemberian subsidi untuk kendaraan peruntukan pengangkutan orang, barang dan jasa dalam kota, antar kota, antar provinsi. Petakan pola konsumsi kendaraan jenis angkutan barang & jasa, data nomor polisi kendaraan, pemilik dan peruntukan. Terlalu rumit dalam aplikasi? TIDAK! Turunkan eksekusi kebijakan ini sebagai otonomi daerah hingga tingkat Kabupaten/Kota. Pemerintah daerah yang bersangkutan paling tahu pemetaan wilayahnya.
4. Pemberian subsidi untuk BBM bagi nelayan. Berdayakan koperasi dan pelelangan, BBM dapat di-hutangkan sebagai modal kerja, dengan pembayaran adil dari hasil tangkapan ikan.
5. Perkuat kebijakan pemakaian Kompor Gas dan Elpiji dengan penyediaan isi ulang yang mudah dan murah, menindak agen yang menimbun gas dan terus sosialisaikan cara dan prosedur penggunaan Kompor Gas Elpiji.
6. Sebagai akibat kenaikan harga minyak dunia, tentunya ada kenaikan pendapatan negara. Sebagai komitmen, kenaikan pendapatan sektor minyak diperuntukkan dalam tiga sektor yaitu subsidi pendidikan, kesehatan, dan pertanian.

Lihatlah ilustrasi pertama ini:

Saya dan abah mengisi bensin untuk motor. Ada dua lajur kiri dan kanan dari kotak bensin untuk tiap motor mengantri. Karena pagi itu cukup ramai, maka lajur kanan terlihat oleh kami (dan setiap motor yang baru datang) terdapat dua antrian. Sebut saja lajur 1 dan lajur 2. Abah mengantri di lajur 1 (lajur yang paling dalam/dekat dengan kotak bensin) sebagai antrian ke-empat , di lajur 2 (lajur yang lebih luar) ada empat motor mengantri. Saya berdiri disamping motor abah yang mengantri, kemudian abah menyuruh saya pindah ke depan (ke paling ujung depan antrian, motor keluar), karena tempat itu cukup teduh oleh bayangan. Dari tempat itu saya mulai mengamati motor-motor yang datang.

Mba pengisi bensin mengisi bensin secara zig zag. Lajur 1 kemudian lajur 2, baris berikutnya lajur 1 kemudian lajur 2, dan seterusnya. Sampai di giliran abah sebagai baris ke empat mengisi bensin. Saya melihat motor datang mengantri di belakang abah, demikian sampai kira-kira tiga motor dibelakang abah. Pada saat baris ke-3 lajur 2  selesai diisi bensin (sesaat sebelum abah giliran diisi bensin), datang satu motor mengantri di lajur 2, kemudian kosong tak ada lagi motor dibelakangnya. Sementara di belakang abah, tiga motor mengantri sedari tadi pengamatan saya.

Begitu motor abah selesai diisi bensin, mba-nya akan mengisi zig zag lagi ke motor lajur 2 (yang dalam pengamatan saya baru datang). Spontan saya bilang ke mba-nya, mbak itu lebih duluan (sambil menunjuk motor di belakang abah). Oh itu ya, demikian kata mba nya. Selanjutnya kamipun berlalu melanjutkan perjalanan.

Di perjalanan, peristiwa tersebut berlanjut jadi obrolan. Abah tidak setuju dengan tindakan yang saya ambil diatas. Argumentasi abah, telah diberlakukan aturan oleh mba pengisi bensin ada dua lajur antrian, dan diisi zig-zag. Mba-nya tentu kesulitan melihat motor mana yang duluan, prosedur dia adalah mengisi zig zag. Sedangkan pemilik motor (seharusnya) otomatis mengikuti lajur antrian, dimana yang lebih kosong, ngantri di lajur tersebut. Menurut abah, saya, dengan pengetahuan yang terbatas terhadap sistem meng-interupsi sebuah aturan. Argumentasi saya adalah, saya mengamati sedari tadi, bahwa motor di belakang abah itu mengantri lebih lama. Rasa keadilan saya menyuruh saya melakukan tindakan diatas.

Demikianlah, sampai pada poin yang hendak disampaikan abah adalah: Idealisme menuntut/mendapatkan RASA KEADILAN sahaja tidak cukup, harus ada pengetahuan dan bukti material untuk mendapatkan PENEGAKAN KEADILAN. Karena apa, karena kita berada di alam dunia, alam materi, dimana keadilan manusia itu harus terukur, terbuktikan dengan bukti-bukti materi. Demikianlah para qodhi, para hakim memutuskan keadilan (dunia).

Ilustrasi kedua:

Sepulang dari peperangan Sayyidina Ali bin Abi Tholib melepas baju besinya. Hasan putranya bertanya, "Ayah hendak diapakan baju perangnya?"
"Ini sebentar lagi akan kita bersihkan nak, mungkin ada yang bisa bantu." Kedua laki-laki mulia itu kemudian masuk rumah. Sejurus kemudian mereka keluar hendak membersihkan baju perang, ternyata sudah tak ada lagi baju perangnya. Sayyidina Ali mencari-cari baju perang tersebut, karena tentu akan dibutuhkan untuk sewaktu-waktu Rasulullah menyerukan panggilan jihad. Sedih hati Sayyidina Ali.

Sampai di sebuah pasar. Sayyidina Ali melihat baju besinya sedang dijajakan oleh seorang Yahudi. Diamat-amatilah ciri-cirinya, detail-detailnya. Benar ini baju perang milikku batinnya. Didatangkannya Hasan, diminta Hasan melihat baju perang itu. Hasan juga mengiyakan, ini adalah baju perang yang dilihatnya waktu itu. Dimintalah baju perang itu dari Yahudi, tetapi si Yahudi mengelak, dia mengklaim bahwa itu baju perangnya. Masing-masing bersi-keukeuh dengan argumennya. Sampai akhirnya perkara tersebut dihadapkan ke pengadilan, agar Qadli yang adil yang akan memberikan keputusan.

Di ruang sidang.

Pucat pasilah si Yahudi, kecutlah hatinya, gemetaran batinnya. Pikirannya melayang kemana-mana. Bagaimana mungkin aku akan menang di pengadilan Islam ini, lawanku adalah pemimpin yang disegani,  hakimnya adalah hakim Islam. Sedang aku seorang Yahudi, bagaimana mungkin aku menang.

Bapak Hakim masuk dengan langkah tenang, wajah teduh, dan aura keimanan memancar menyejukkan. 

"Ali bin Abi Tholib, sebagai penuntut silahkan anda menceritakan perkaranya."
Sayyidina Ali menceritakan kejadiannya, kemudian menghadirkan Hasan puteranya sebagai saksi. Kemudian giliran si Yahudi maju dengan argumentasinya. Perkara ini semakin pelik saja.

Hakim yang bijak berkata, "Baik, setelah saya pelajari perkara ini, Ali bin Abi Thalib, anda sebagai penuntut, hingga detik ini tak ada bukti materi yang bisa anda ajukan. Anda hanya menceritakan dan menuntut rasa keadilan Anda. Kemudian Anda mengajukan Hasan sebagai saksi. Kesaksian Hasan saya tolak, karena Hasan adalah putra anda yang akan berpihak kepada Anda. Jadi dalam perkara ini, Yahudilah yang menang."

Sayyidina Ali tersenyum gembira dengan keputusan hakim. Meskipun kalah, suka citalah hatinya, karena hakim Islam ini bertindak benar. Sementara si Yahudi terkejut bukan kepalang. Dia tahu betul, bahwa dialah yang sebenarnya mencuri baju besi Sayyidina Ali, walaupun Ali tidak punya bukti materi. Lebih terkejut lagi, karena dia seorang Yahudi yang minoritas di Madinah, bisa menang perkara di pengadilan Islam. Terpesonalah hati Yahudi ini dengan pancaran cahaya keadilan Islam.

Epilog:

Memang, di alam dunia ini, takaran keadilan adalah takaran bukti-bukti materiil, demikianlah -mungkin- Alloh mengaturnya. Sementara, penuntutan rasa keadilan seringnya tidak cukup hanya sampai pada tataran idealisme, harus disertai dengan pengetahuan, dengan ilmu, dengan bukti materiil. Tetapi diatas itu semua, ada disana, pengadilan Alloh yang Maha Adil. Bagi yang terabaikan rasa keadilannya di dunia ini, Alloh tidak pernah tidur, Dia Maha Tahu. Bagi yang menginjak-injak rasa keadilan, Alloh tidak pernah tidur, Dia Maha Tahu. Maka memang tak ada lagi alasan untuk tidak beriman kepada hari Akhir. Wallohu'alam.

[Arsip Tulisan Maret 2005, menjelang pengumuman kenaikan BBM Maret 2005]

Subsidi BBM dan Objek Politik

Subsidi BBM, dihampir kebanyakan negara berkembang penghasil migas seperti Indonesia, Malaysia, India, Venezuela, Nigeria, Sudan, negara-negara kawasan Asia Selatan, Asia Barat, Amerika Selatan, Afrika Utara dan Tengah, dalam sejarahnya menjadi komoditas politik penguasa –maupun calon penguasa- untuk memikat hati konstituennya. Tentu saja, karena menjanjikan subsidi BBM alias BBM ‘murah’ menjadi pesona untuk mendukung eksistensi kekuasaan, menjadi senjata ampuh untuk meredam gejolak sosial.

Sayangnya, mensubsidi BBM sebatas niatan dan aksi politis menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Semenjak era Suharto, subsidi BBM dimasukkan dalam APBN -dan sampai sekarang- belum pernah jelas, mekanisme subsidi itu sesungguhnya. Apakah dibayarkan kepada Pertamina sehingga pembukuan Pertamina akan sesuai dengan kenyataan harga pasar? Bagaimana dengan fluktuasi harga, sedangkan pemerintah selalu menerapkan asumsi harga di awal, dan pembukuan APBN menggunakan pembukuan cash basis. Bahkan angka-angka subsidi dalam APBN mengundang desas-desus karena dihitung dengan biaya tambahan, biaya oportunitas dan entahlah biaya apalagi.

Romantika Subsidi BBM

Selama ini Indonesia masih memberikan subsidi harga BBM sehingga harga di dalam negeri jauh lebih rendah daripada harga pasar dunia, bahkan bisa dikatakan paling murah. Angka subsidi hingga 2004 mencapai 59,2 triliun. Melalui subsidi, harga minyak tanah sampai ke tangan ibu rumah tangga berkisar Rp.1000,- per liter, solar Rp.1600,- per liter dan bensin Rp.1810,- per liter. Tentu saja subsidi tersebut –sedianya- dimanfaatkan oleh masyarakat dengan golongan ekonomi bawah atau yang dipopulerkan pemerintah dengan sebutan penduduk miskin.

Ironisnya, subsidi BBM tersebut selama ini lebih banyak dinikmati oleh golongan menengah keatas. Pemakaian minyak tanah untuk konsumsi rumah tangga tidak lebih dari 30% subsidi, sedang 70% sisanya dipakai pemilik kendaraan pribadi dan pabrik-pabrik. Sudah bukan rahasia lagi bahwa pabrik-pabrik membeli bahan-bakar di penyalur umum dengan ‘pelicin’ harga beberapa rupiah diatas harga peruntukan rumah tangga. Bahkan pabrik-pabrik juga menyuruh pekerjanya membeli bahan-bakar sehingga terkesan untuk konsumsi rumah tangga. Atau ulah truk muatan jalur Pantura, yang membeli bensin ireks (irit dan ekonomis) dengan mencampurkan solar, pelumas dan bergalon-galon minyak tanah. Tentu saja, sopir truk muatan itu hanyalah perpanjangan tangan dari pengusaha pelit dan oportunis yang memaksakan keadaan sehingga para sopir harus berhitung dan bermanipulasi dengan uang jalan. Kelangkaan BBM di Cirebon dan Jawa Tengah beberapa waktu lalu ditengarai akibat kasus nakal seperti ini.

Belum lagi penyelundupan BBM di perbatasan. Perbedaan harga yang sangat mencolok mengundang pihak tertentu menyelundupkan minyak mentah, premium dan minyak tanah ke luar negeri atau ke kapal-kapal asing yang sedang bersauh. Lebih lucu lagi, di negeri ini, keluarga-keluarga sangat bangga –dan berlomba- memiliki mobil pribadi sebanyak mungkin. Begitu mudahnya ijin kepemilikan mobil keluar, begitu longgarnya –atau bahkan tidak ada- uji emisi yang ketat. Di beberapa negara, dibolehkan memiliki kendaraan pribadi lebih dari satu, tetapi harga bahan bakar untuk pemakaian kendaraan pribadi sangat mahal dan dikenakan pajak sangat tinggi. Selisih harga digunakan untuk pembiayaan riset sumber energi alternatif. Disamping itu diberlakukan uji emisi yang ketat sebagai perlindungan lingkungan dari polusi. Walhasil, kendaraan yang telah habis masa berlaku mesinnya meski masih mengkilap harus disingkarkan, kemana lagi kalau tidak ke Indonesia yang ramai diburu sebagai mobil second terjangkau dan menjadi kebanggaan keluarga.

Sepakat jika BBM untuk konsumsi kendaraan pribadi dan pabrik tidak boleh murah, mengapa? Pertama, sungguh ini sangat mengusik rasa keadilan, subsidi seharusnyalah tepat sasaran yakni terbatas pada BBM yang dikonsumsi masyarakat miskin seperti minyak tanah, bukan pada premium dan bensin untuk kendaraan pribadi atau bahan bakar mesin pabrik-pabrik besar. Kedua, BBM merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber-sumbernya tertentu dan terbatas. Sementara sumber energi alternatif belum sebegitu progresif untuk memenuhi kebutuhan dunia akan bahan bakar. Apakah generasi ini begitu serakah hingga tidak mau memikirkan kelangsungan generasi mendatang terhadap kebutuhan bahan bakar minyak dan gas? Menghemat BBM bukan sekedar persoalan penghematan rupiah, tetapi kepedulian terhadap generasi mendatang yang tidak lain adalah anak cucu kita sendiri. Ketiga, pengenaan harga mahal pada bahan bakar dimaksudkan dapat memicu penggunaan energi alternatif serta mendukung pembiayaan riset-riset penemuan sumber energi alternatif. Pada awal milenium lalu sempat terdengar penggunaan mobil berbahan bakar gas dan surya, tetapi akhirnya menghilang begitu saja. Mungkin sosialisasi setengah hati serta konsumen yang belum tersentuh gengsi dan segi kepraktisannya tidak jadi menaruh minat.

Subsidi BBM Membebani APBN ?

Mencabut subsidi BBM karena subsidi membebani APBN? alasan yang keji sekali. Publik sekarang lebih paham sesungguhnya ada sumber-sumber pemborosan APBN yang sebenarnya dapat dikelola lebih baik untuk menyelamatkan fiskal pemerintah. Inefisiensi BUMN, bank-bank yang dijamin BLBI-nya oleh pemerintah itulah yang sungguh-sungguh membebani pemerintah. Apakah subsidi BBM hendak disamakan dengan beban negara akibat skandal keuangan di berbagai bank dan BUMN hingga pemerintah harus mengeluarkan puluhan bahkan ratusan trilyun untuk menutupi kerugian dan hutang-hutangnya. Atau hendak disamakan dengan beban negara akibat koruptor yang menggarong uang rakyat, yang masih duduk manis berdasi dimejanya dengan sematan gelar pejabat publik. Belum lagi fakta bahwa hutang luar negeri yang sedianya untuk investasi publik ternyata dipakai untuk pengeluaran rutin alias konsumsi dengan tingkat kebocoran 40% ke kantong-kantong oknum pejabat negara sendiri. Sedihnya, rakyat harus membayar cicilan dan bunga hutang pertahun sebesar 7,5 miliar dollar AS atau sekitar 67,5 trilyun rupiah. Sangat tidak pantas dan keji bila pemerintah saat ini mengemukakan subsidi BBM membebani keuangan negara.

Kenaikan BBM dan Program Kompensasi

Iklan dukungan kenaikan BBM dan pernyataan-pernyataan menteri kabinet seperti Sri Mulyani, kerap kali menyampaikan bahwa subsidi BBM selama ini membebani APBN dan dimaksudkan untuk dialihkan pada penyediaan pelayanan pengobatan kelas tiga dan sekolah gratis untuk penduduk miskin. Pemerintah menyediakan sekitar 21 trilyun rupiah sepanjang 2005 ini untuk tujuan kompensasi tersebut temasuk penambahan alokasi beras murah untuk rakyat miskin (raskin).

Jadi, kenaikan BBM akibat pencabutan subsidi diimbangi dengan kompensasi untuk program pendidikan dan kesehatan gratis? Terlalu naif dan membius. Tidak sepakat bahwa pencabutan subsidi, dialihkan untuk program kompensasi yang digulirkan pemerintahan SBY. Pertama, pendidikan dan kesehatan merupakan bentuk perlindungan dan tanggung jawab negara dalam hal ini dikelola oleh pemerintah. Jadi pemerintah secara konstitusi dan moral memegang amanah dan tanggung jawab terhadap pengelolaan negara untuk kelangsungan hidup rakyatnya. Terlalu menggampangkan apabila persoalan kesejahteraan itu dipertukarkan dengan subsidi BBM yang bahkan nilai subsidi itu sepersekian saja dari angka belanja rutin negara. Apalagi untuk pendidikan, pendidikan yang seharusnya menjadi investasi terbesar bangsa ini, yang semestinya diarsiteki dengan ditail dan presisi, semakin terpinggirkan dengan anggaran tambahan suatu program kompensasi. Hampir-hampir habis akal dan nurani ini membayangkan bahwa pendidikan menjadi isu tambal sulam yang tidak jelas juntrungannya.

Kedua, atas dasar apa pemerintah mampu menjamin bahwa 21 trilyun pengalihan subsidi tahun 2005 (sedih dan enggan menyebut kompensasi) dapat mencapai sasaran. Sedang pemetaan siapa sasarannya saja merupakan bayangan antara jelas dan pekat. Bagaimana tidak, sekarang siapa yang mempunyai peta data penduduk miskin, bila KTP saja diperjualbelikan. Pemerintah menyebut angka 30-40 juta penduduk miskin, World Bank melansir angka lebih dari 110 juta. Dimana titik-titik penduduk miskin? Bagaimana mekanisme penyaluran subsidi, instrumen apa yang dipergunakan untuk menjangkau penduduk miskin? Siapa auditor independen untuk menjamin akuntabilitas program ini? Rame-rame orang meminta adanya audit publik, itu benar, tapi secara tata hukum negara, sudahkan ada aturan untuk bisa dilakukan audit publik independen? Adakah wakil rakyat di DPR memahami urgensi hal-hal seperti ini?

Ketiga, kenaikan harga BBM tidak diimbangi dengan kenaikan daya beli masyarakat. Kenaikan BBM menyebabkan jasa kesehatan naik 2,33%, jasa pendidikan 2,45%, angkutan 4,31%, komunikasi 1,7% listrik 4,5%, beras 1,1% dan bangunan 3,5%. Sementara lapangan kerja yang menyerap tenaga kerja dari kalangan miskin seperti sektor tanaman pangan menurun berkisar 1-2%. Kecepatan kenaikan harga 10 kali lebih cepat dari kenaikan daya beli masyarakat. Sebenarnya, kurang apa tolerannya rakyat negeri ini. Lihatlah ketika pemerintahnya tidak mampu menyediakan kesempatan mencari nafkah, dengan berani mereka menyebrang ke luar negeri, menjadi TKI, buruh kasar, pelayan bahkan nyaris tanpa perlindungan negaranya, mereka sadar bahwa nasibnya tetap harus diperjuangkan sendiri dengan atau tanpa pemerintahnya. Lihatlah ketika pemerintahnya shock diterjang Tsunami lalu, rakyatnya dengan refleks mengupayakan apapun, memberi dan memberi dari yang dimiliki. Lihatlah KRL ekonomi yang mengangkut belasan ribu penumpang setiap hari, lihatlah puskesmas yang akhir-akhir ini selalu ngantri, lihatlah jalan-jalan berlubang yang semakin parah, lihatlah pendidikan yang kian hari kian tak terjangkau, lihatlah apa yang rakyat dapatkan dari pajak-pajak yang dibayarkan. Apakah rakyat sedemikian baik dan tangguhnya atau malah sudah mati rasa dengan segenap kepedihan dari permainan yang menyesakkan ini. Sedikit saja, hanya sedikit saja empati buat rakyat –kalaupun masih ada- akan menjadi pelipur yang bahkan bisa melupakan dosa-dosa penguasanya.

Rakyat sudah bersiap-siap dan mau tidak mau, dipaksa siap menanggung segala resiko kecerobohan peguasanya mengelola negara. Kenaikan BBM tidak akan menjadi masalah bila masyarakat mampu menjangkaunya, sekali lagi bila mampu menjangkaunya. Sulit dipahami, bagaimana bisa rakyat dipaksa memikul beban yang sangat berat, dari mulai menghidupi dirinya sendiri sampai membayar cicilan dan bunga hutang negara tanpa dibarengi dengan ketersediaan kesempatan kerja. Kalau pemerintah cukup pintar (apa pemerintah kurang pintar ?) kalau penyelenggara negara punya tanggung jawab lebih dan nurani lebih pasti akan mati-matian memutar otak, memeras tenaga, pikiran, memakai 30 jam dari 24 jam yang dimilikinya, memanfaatkan segala sumber daya untuk menciptakan, memperluas lapangan kerja. Mungkin ada benarnya kata Ibu Mutia Hatta, penyelenggara negara ini krisis kesepakatan. Untuk membuat isu bersama yang diperjuangkan bersama saja merupakan hal yang teramat sulit.

Kenaikan BBM dan Sikap Generalis Wakil Rakyat

Sekarang ini wakil rakyat di DPR sedang hangat menentukan keputusan penghakimannya atas PP No.20 Tahun 2005 tentang kenaikan BBM. Ada yang lantang menolak demi kepentingan rakyat katanya, ada yang dapat memahami dan menerimanya, ada pula yang belum menentukan pandangannya. Terakhir dalam rapat paripurna Kamis, 17 Maret 2005 lalu tejadi keributan luar biasa hingga main tunjuk dan naik meja, gelas dan mikrophon berjatuhan di meja pimpinan sidang. Ah, malas mengomentari tingkah polah wakil rakyat yang –katanya- terhormat tapi norak amat. DPR jadi tontonan ala preman pasar, kalau saja kursi dan meja ikut dilempar, maka kejadiannya akan sama dengan peristiwa di parlemen Kenya beberapa waktu berselang dari insiden DPR itu.

Ada fraksi yang menentukan harga mati menolak kenaikan BBM, pokoknya BBM tidak boleh naik demi rakyat kabarnya, atau demi sensasi? Kesempatan menarik simpati dan menjatuhkan lawan? mumpung yang berkuasa pihak oposisi partainya? Ada juga yang mengamini keputusan pemerintah pokoknya mau tidak mau harga BBM harus naik, karena tuntutan harga minyak dunia yang menyebabkan subsidi kita membengkak dan membebani? Ada juga yang keep silent menunggu situasi. Pokoknya...pokoknya.. sikap generalis politikus yang mengejar simbol tujuan, tidak peduli pertimbangan dan perencanaan ditail, tidak menghargai proses. Bagaimana nanti sajalah, pokoknya harus seperti itu, prosesnya? Bagaimana nanti. Hai DPR, kalau anda mengaku pintar, inilah momennya. Inilah momen untuk menelanjangi Pertamina, menelanjangi APBN setransparan mungkin. Pertamina dengan segala kepentingan pejabat yang bermain di dalamnya. Pertamina yang selama ini ibarat gunung es, hanya permukaannya saja yang diketahui publik. Persoalan BBM tidak hanya anda jawab dengan menolak dan menerima. Hey wake up! Tidak adakah langkah solutif yang nyata? Konstruksi dengan pertimbangan nurani? Anda harus melakukannya DPR, rakyat memberi 25 juta pokok ditambah 10 tunjangan juta perbulan (dan kabarnya anda mengajukan 15 juta lagi untuk menggenapi menjadi 50 juta).

Sekarang, Haruskan Harga BBM Dinaikkan?

Sikap dan mentalitas generalis akut, membuat pengambilan keputusanan bertolak dari hal-hal instan yang ‘mudah’. Perencanaan dan mekanisme ditailnya bagaimana nanti saja. Menaikkan BBM sekarang, tak lebih dari kemalasan pemerintah melakukan efisiensi pengelolaan negara untuk menjamin kelangsungan fiskal pemerintah. Padahal sumber-sumber pemborosan bisa saja disumbat.  Dengan merapikan bisnis-bisnis finansial yang memicu ekonomi biaya tinggi seperti perbankan, melakukan penegakan hukum kepada para koruptor yang jelas-jelas menggarong uang negara, perapian inefisiensi pada penyelenggaraan pemerintahan hampir pada semua level dari pusat hingga daerah.  Memanfaatkan hutang luar negeri (yang sudah terlanjur diteken kontrak) untuk sektor riil, sektor publik yang menggairahkan usaha, yang benar-benar memutar roda ekonomi dan membuka lapangan kerja, bukan untuk biaya rutin yang notabene dihabiskan untuk konsumsi penyelenggaraan negara.

Bagi pemerintah, paling mudah tentu menaikkan harga BBM.  Sementara pada saat yang sama, rakyat tidak difasilitasi untuk dapat menjangkau harga BBM dan segala dampak inflasinya kepada harga kebutuhan sehari-hari. Meskipun pada dasarnya sepakat bahwa harga bahan bakar minyak dan gas tidak bisa terus-menerus murah demi penghematan dan reservasi generasi mendatang, akan tapi dikala pemerintah menaikkan harga BBM tanpa perimbangan kenaikan kesempatan kerja, dikala pemerintah menaikkan BBM dengan dalih membebani keuangan negara dan dikompensasi dengan program kesehatan dan pendidikan untuk rakyat miskin, dikala negara –bahkan- tidak dipercaya bisa menyalurkan program kompensasi itu, dikala pemerintah dan wakil rakyatnya terlalu picik sebagai golongan generalis, maka kenaikan BBM menjadi hal yang patut ditunda.