Pemilihan walikota Bandung untuk pertama kalinya secara langasung, periode 2008 - 2013 telah berlangsung pada hari Minggu, 10 Agustus 2008 kemarin. Hasil perhitungan cepat menunjukkan pasangan nomor 1 Dada Rosada - Ayi Vivananda (incumbent) yang diusung Golkar, PDIP, PAN, Demokrat dan partai-partai lainnya memenangkan (telak) pilkada ini. Demikian pula data-data yang masuk ke KPUD, menunjukkan pasangan Dada - Ayi menang terus hampir di 30 kecamatan se-kota Bandung dengan perolehan suara yang cukup jauh 60%-nan, sekitar dua kali lipat perolehan pasangan nomor 2 Taufikurrahman - Abu Syauqi yang diusung oleh (hanya) PKS. Sedang pasangan nomor 3 Hudaya - Nahadi dari jalur independen tak sampai mendapatkan 10% suara.  

Meski ada kecewa, karena ada turut terlibat memperjuangkan pasangan TRENDI dari PKS, tetapi untuk kemenangan Dada - Ayi, tentu berlapang dada menerima, yach terima saja lah, kita siap kalah, tapi jauh lebih siap untuk menang :D Kekalahan pasangan TRENDI, tak berarti mengalahkan upaya turut (sedikit) berkontribusi untuk kota Bandung. Ya ga ya ga ya ga...

Subhanallah, perjuangan Tim Pemenangan Pemilu Daerah (TPPD) PKS Bandung. Memobilisasi kader-kadernya. Mulai dari rapat-rapat marathon, penguatan mental dan fisik kader melalui berbagai acara semacam outbound, su'ul maal pengumpulan dana kampanye dari kantong-kantong tipis kader, penempelan atribut oleh bapak-bapak hingga larut subuh, Direct Selling oleh ibu-ibu, saling impor & ekspor kader untuk melakukan direct selling dan sosialisasi calon. Semoga Allah memperhatikan setiap upayanya sebagai amal ibadah dan membalasinya dengan kebaikan yang berlipat ganda.

Catatan penting pelaksanaan Pilkada Bandung 2008:

• Resistensi aparat birokrat dalam hal ini RW/RT cukup kuat terhadap PKS. Salah satu calon mempunyai daya jelajah dan akses kepada aparat lebih besar melalui struktur birokrasi. Duuh kerasa deh waktu direct selling, temen-temen TRENDI yang lain mengalami pula di RT masing-masing, beda dengan jaman HADE.
  
• Money Politics masih dominan, terutama kepada struktur aparat RW/RT dengan kontraprestasi yang cukup 'wah' oleh salah satu calon. Pengawasan dari KPUD dan Panwaslu ternyata lemah soalan ini, harapannya agar tetap ada proses hukum terkait politik uang, meskipun bisa jadi yang terkena delik calon yang memenangkan pilkada. Sebagai pendidikan politik dan pijakan yang bagus untuk pemilu mendatang.
• Masyarakat Sunda mempunyai budaya 'someah' atau ramah, murah senyum, suka basa basi atau ngobrol. Para calon harus memdapatkan poin ini untuk dapat dipilih.
• Kader PKS harus lebih 'nyunda' di tanah sunda, dalam pengertian terlibat lebih di masyarakat dan ramah. (Tapi kalau demen ngobrolnya itu loh aduh susyahhhhh bangeds....) 

Beginilah kalau ibu-ibu kurang ilmu, jadi berabe ngurus anak. Kali ini soal susu. Di usianya yang satu tahun (insyaAlloh besok), ibu dah berencana pilih susu tertentu untuk tambahan asupan susu, yang katanya oke banged sesuai namanya yang pakai embel-embel Royal. Sebenarnya sehari-hari frekuensi pemakaian susu formula amat jarang, Alhamdulillah Allah beri kemudahan, mba nana bisa ASI kapanpun dia mau. Mba dibikinin sufor jika siang ibu tidak ada di rumah lebih dari tiga jam (kadang-kadang kalau dagang atau miting ga bisa bawa anak, miting apaaan nih). Jadi dalam seminggu mungkin sekali atau dua kali, itupun sering terbuang ga dihabisin. Ibu siasatin beli yang kemasan terkecil 150 gram, dalam dua minggupun teteup aja ngebuang lagi-ngebuang lagi. Jadi sebenarnya ngebeli untuk dibuang, pemborosan

Bahkan di catatan perkembangan terakhir, ibu masih menuliskan mau coba sufor tertentu sebagai cadangan/jaga-jaga kalau ibu siang kudu ada acara, yang harganya sekaleng 900 gram --saat ini-- 160 ribuan. Sampai dini hari ini ketika ibu menimba ilmu kesana kemari di jagad maya di sini, di sini, disini dan beberapa lagi, ternyata oh ternyata, ibu teh ga harus serepot itu memikirkan sufor tambahan. Karena pola makan dan jenis asupan yang ibu berikan selama ini dah oke, dah memadai gitchu loh.. (yahhh... selama ini ibu keder diomelin orang-orang kalau ga nyediain sufor)

Ibu mengingat-ingat lagi, ibunya ibu (mba putri) di kampung dulu ngasih ASI dan makanan pendamping ke bayinya, setelah disapih (2 tahun) diberikan susu sapi segar yang dibeli di peternakan sapi tetangga sebelah, namanya juga di kampung, tinggal bawa mug besar beli susu segar tiap pagi. Pertanyaan ibu (ibunya mba nana) adalah apakah pencernaan bayi cukup kuat diberi susu sapi murni (istilahnya whole milk). Kalau bukti empiris, ya tiga-tiga anaknya mbah putri oke-oke saja. Tapi ibu kan lebih intelek dari mbah (walopun mungkin ga lebih cerdas dr mbah) jadi harus punya informasi yang lebih lengkap dong. Ibu cari info ke sana kemari...

Kesimpulannya kurang lebih:

# Susu terutama memenuhi kebutuhan kalsium, jadi bagus minum susu. Tetapi asupan gizi dari sayur, protein, buah, karbohidrat tidak dapat begitu saja digantikan susu. Jadi tentu ga bener kalau minum susu ga makan gpp, atau kalo dah 6 botol sehari ga makan gpp

# Kandungan sufor yang ditambahkan zat macam-macam, terutama adalah strategi pemasaran, tidak terlalu signifikan. Susu itu sendiri sudah mengandung segala kebaikan nilai susu. Jadi jangan mudah termakan iklan.

# Anak satu tahun keatas sudah mendapat asupan gizi yang cukup variatif, bahkan mungkin sudah makan makanan orang dewasa, maka konsumsi susu (tambahan) justru berkurang, kata dokter jadi 300-400cc perhari. Variasi susu bisa dari yoghurt, keju, ice cream.

# Hanya di Indonesia susu mempunyai banyak kategori: susu formula 1, susu formula 2, susu formula 3, susu anak,susu dewasa, susu lansia. Umumnya di berbagai negara, susu hanya dikategorikan menjadi dua yaitu susu formula untuk bayi dibawah 1 tahun yang tidak mendapatkan ASI, dan susu umum yaitu susu sapi atau whole milk, baik yg murni maupun diproses. Jadi susu dinyatakan relatif SAMA untuk usia diatas 1 tahun, kalau ada tambahan zat macam-macam, itu tidak signifikan. Yg lebih siginifikan adalah menyesuaikan kebutuhan antara susu rendah lemak, dan susu penuh lemak/full cream. Kata teman di luar negeri anaknya dilatih minum susu murni, karena adanya juga itu.

# Mba nana mendapat asupan makan berimbang 3 kali sehari, dengan dua kali selingan, dan ASI sepuasnya. Apalagi mba sekarang doyan yoghurt dan es krim. Jadi sayang juga kalau ibu buang-buang persediaan sufor. Jadi bagaimana kalau ibu coba susu UHT ? semoga mba doyan dan tidak alergi, dan ibu bisa mengalokasikan anggaran sufor untuk yang lain

Sabtu kemarin mendapat taujih yang menyemagati dari Ibu Salmiah Rambe, Ketua Kewanitaan DPW PKS Jawa Barat. Bukan tentang HADE, tapi tentang adeknya HADE yaitu TRENDI ^_^ (Taufikurrahman - Deny Triesnahadi/Abu Syauqi, calon Walkot-Wakil Kota Bandung 2008 yang diusung PKS).

Tetapi yang akan tersaji berikut ini adalah kutipan taujih ibu Salmiah Rambe, sesudah kemenangan HADE. Walaupun super telat, tetapi ingin membagi dan menyimpannya dalam catatan online ini ^_^

------------------
Taujih ba’da kemenangan PILGUB JABAR 2008



Oleh: Salmiah Rambe
( Ketua Bidang Kewanitaan DPW PKS Jawa Barat)

Assalamualaikum warohmatullahiwabarokatuh.
Alhamdulillah alladzii jama’anaa bil aqiidatul waahidah. Wafil jamaatil waahidah wa fidda’watil waahidah. Asyahdualla ilaha ilallah waasyhadu anna Muhammadarrosulullah

Akhwat fillah yang saya cintai karena Allah,,,,,
Alhamdulillah Segala Puja dan Puji Syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam nikmat sehat dan berbagai nikmat lain yang tidak bisa kita menghitungnya. Termasuk nikmat berjuang di jalan dakwah ini , serta nikmat kita ditakdirkan Allah ikut serta dalam barisan dakwah pada agenda Pemenangan Dakwah melalui Pemenangan Hade.

Perjuangan Pemenangan dakwah melalui pemenangan Hade telah kita lalui bersama. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wa ba’da dzalik Alhamdulillah, Allah taqdirkan Hade menang. Allahu Akbar,Allahu Akbar ,Allahu Akbar!! Walillaahihilhamd..
Wamannashru illa min indillah. Innallaha aziizun hakiim

Kita sangat menyakini bahwa kemenangan ini adalah dari Allah.Tak mungkin kita diberi kemenangan oleh Allah tanpa iradah Ilahiyah. Ikhtiar basyariyah menjadi asbab Allah berkehendak memberi kemenangan itu kepada kita. Perjuangan semua kader, junuddud dakwah , termasuk perjuangan dan tadhiyyah kader kader akwat yang tekun dan tak lelah memperkenalkan dan mensosialisasikan Hade melalui program Direct Selling Hade,juga menjadi bagian kontribusi yang besar untuk pemenangan Hade

Saya sangat terharu dan bangga pada akhwat , ummahat para ibu ibu yang tidak malu dan tidak kenal lelah mengetuk pintu demi pintu rumah penduduk untuk memperkenalkan Hade. Bahkan dimana pun akhwat berada, disitulah mereka melakukan Direct Selling HADE. Sampai sampai ada yang bercelutuk, kalo dalam mimpi bisa DS, maka DS pun akan dilakukan kepada malaikat jika malaikat tsb punya hak pilih di Jabar… Artinya betapa para kader akhwat bersemangat untuk melakukan Direct Selling Hade kepada siapa saja,keluarga, sanak saudara, teman dan masyarakat yang sudah dikenal maupun yang belum dikenal. Dimanapun mereka berada, diangkot, di sekolah, di pasar, di warung, di bank dll.. Bahkan ada ummahat yang baru selesai di operasi gigi, dalam keadaan giginya masih sakit dan susah ngomong, ummahat tsb masih sempat untuk kampanye dan DS hade. MasyaAllah…sampai sampai dokter tsb geli ,campur trenyuh dengan keuletan akhwat tsb dan berkata ; “ Ya bu siaplah!nanti saya ajak orang orang untuk milih Hade . “ Dan benarlah ketika beberapa hari control , dokter tsb melaporkan bahwa beliau sudah kampanye di sekitar rumahnya mengajak orang memilih Hade.

Memang pengalaman DS ada suka dukanya, ada yang dicukein, dicemberutin, bahkan ada yang yang dimarahin oleh tim kandidat lain.atau ada yang diancam oleh pak RW nya. Tapi insyaallah DS yang sudah dilakukan menjadi pembuka komunikasi kita dengan masyarakat untuk lebih lanjut untuk malakukan rekrutmen

Tujuh hari berlalu setelah KPUD Jabar menetapkan kemenangan Hade dalam Pilgub Jabar . Dalam suka duka perjuangan pemenangan dakwah melalui pemenangan Hade ini ,kita melihat semuanya tidak lepas dari skenario Allah.Mulai dari pencalonan Ahmad Heryawan sebagai cawagub, namun tidak mendapati pasangan yang tepat untuk menjadi cagub. Sampai akhirnya taqdir Allah mengharuskan ust Ahmad Heriyawan maju saja sebagai cagub.

Semangat, pengorbanan para kader untuk memenangkkan ust Ahmad Heryawan sebagai gubernur, sangat besar, tidak berimbang dengan kekuatan dana (apalagi jika dibanding dengan jumlah dana kandidat lain).Namun tidak menghalangi kemenangan dakwah ini. Allahlah yang memenangkan dakwah ini. Keikhlasan dan tadhiyyah ( pengorbanan), perjuangan para kader menjadi asbab Allah menurunkan kemenangan itu kepada kita.

Kini apa yang mesti kita lakukan ba’da kemenangan Hade dalam Pilgub ini?

1. Bersyukur ,bertasbih memuji Allah. Syukur kita ke hadirat Allah, adalah tanda kita mengakui kemenangan ini dari Allah, bukan semata karena kerja kerja keras kader, struktur, dan lainnya. Betapa spontan para kader akwat ketika mendengar pengumuman resmi KPUD ttg kemenangan Hade.. Banyak yang langsung bersujud syukur kepada Allah..
2. Mengucapkan terima kasih dan doa Jazaakumullahkhoiron katsiro pada siapa saja orang orang yang sudah kita ajak untuk mendukung Hade. Bisa dengan ucapan terimakasih secara langsund atau lewat sms, atau memberi nasi kotak,atau sembako dll bagi masyarakt yang sudah mendukung Hade.Ingat hadits Rasul: ”Barangsiapa yang bersyukur pada manusia, maka dia bersyukur pada Allah”.
3. Beristighar kepada Allah. Mungkin ada kelalaian kita, atau mungkin kita belum optimal dalam usaha memenangkan dakwah ini, masih santai atau bahkan naudzubillah jika kita justru menghambat dakwah ini dengan mengatakan bahwa pilgub itu tidak penting dsb.
4. Jangan biarkan sombong merasuki jiwa kita dengan merasa diri yang paling banyak berjasa, yang paling keras kerjanya dalam memenangkan Hade. Ini bisa menghapus amal yang sudah dilakukan. Dan sekali kali kita tidak akan pernah mendapat kemenangan hanya karena ikhtiar kita, tapi hanya karena rahmat Allah lah kita mendapat kemenangan ini. Bahaya kesombongansecara luas adalah bisa menjadi penyebab ditariknya kemenangan itu oleh Allah.
5. Tidak mengharapkan apapun bagi pribadi ,kecuali ridha Allah. Dalam pemenangan Hade kemarin kita mesti merasakan capek pikiran, harta, jiwa dan raga. Tapi kita tidak akan menuntut mendapat reward dari partai atau dari murobbi . Juga tidak boleh berharap manatau ada hadiah dari pasangan Hade untuk kita. Cukuplah ridha Allah bagi kita dan yakinkan apa yang sudah kita lakukan Allah pasti mengetahui dan membalasnya. Dan menjadi pemberat timbangan kebaikan di yaumil akhir

Disamping secara individu, tentu yang juga tak kalah pentingnya adalah bahwa secara jamai -secara bersama-kita harus mengisi kemenangan Hade ini dengan program dan langkah yang kongkrit untuk memenuhi janji (komitmen) Hade pada masa kampanye.

Sesungguhnya PKS sebagai partai dakwah akan tetap berupaya maksimal berdakwah dalam masyarakat,apakah menang pilgub atau kalah.Berdakwah yang dimaksud adalah dalam artian yang sangat luas , yaitu upaya membawa masyarakat dari keadaan yang kurang baik kepada keadaan yang lebih baik ,yang lebih diridhai Allah

Sekarang masyarakat sudah meminta janji dan komitmen Hade yang dulu digembar gemborkan ketika kampanye. Kebanyakan masyarakat ingin instant. Mereka mungkin belum mengetahui bahwa nanti InsyaAllah ketika pada tgl 13 Juni 2008 ustad Ahmad Heryawan - Dede Yusuf dilantik, pada saat itu APBD yang berlaku masih APBD gubernur yang sebelumnya( APBD kita tidak seperti di Amerika Serikat dimana ketika pejabat barunya dilantik, maka orang orang dan APBD nya pun langsung ganti dan dikelola oleh yang pejabat yang baru dilantik tsb )

Oleh karena itu kita sebagai kader apalagi yang mendapat amanah sebagai pengurus partai, harus tetap memberi perhatian pada masyarakat dan terutama harus mampu memberikan program pelayanan dan pemberdayaan masyarakat yang kongkrit di masyarakat. Tidak bisa kita hanya menyandarkan kepada Ust Ahmad Heryawan Dede Yusuf saja. Sebagaimana ketika upaya pemenangan Hade tidak bisa disandarkan kepada ust Ahmad Heryawan Dede yusuf saja,maka pada saat sekarang kita semua, kader, pengurus,anggota legislatif, dll semuanya mesti bekerja keras mengisi kemenangan Hade dengan program dan langkah kongkrit yang menjawab kebutuhan masyarakat.

Bidang Kewanitaan melalui program Pos WK ( Pos Wanita Keadilan) sebagai jembatan partai dengan masyarakat, harus lebih menyiapkan program yang betul betul menjawab kebutuhan masyarakat. Program Baksos , Yansos dll mesti dilaksanakan tidak hanya momen momen tertentu, tapi menjadi kegiatan rutin partai untuk melayani masyarakat.

Program Pos WK Sadar Ekonomi Keluarga untuk pemberdayaan masyarakat, harus lebih kita siapkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat kecil untuk memberi ketrampilan bagi kaum ibu dan perempuan agar mereka dapat memiliki tambahan penghasilan dalam keluarga. Dan berbagai program lain mesti kita siapkan untuk mengisi kemenangan Hade ini. Karena bagaimanapun masyarakat menilai bahwa gubernur Jawa Barat adalah berasal dari PKS . Dan tentu tuntunan masyarakat kepada kita , kepada PKS akan semakin besar.

Kemenangan Hade ini tidak boleh menjadi euphoria atau gembira ,bangga yang tidak pada tempatnya. Juga tidak boleh membuat kita merasa berhak untuk santai dan istirahat. Ingat nasihat :
”Laisa rooha lil mukminin illa fil jannah”
”Tidak ada istirahat seorang mukmin itu kecuali di surga”

Juga harus kita siapkan bagi jiwa kita untuk menyambut berbagai amanah dakwah lainnya, setelah pilgub, masih ada pilwakot atau pilkada kota kabupaten, masih ada pemilu legislatif yang kampanyenya sudah mulai tgl 8 Juli 2008, juga akan ada pilpres dst. Semua kader, terutama kader di daerah daerah yang akan melangsungkakan pilkada seperti kota bandung, KBB, kokab bogor, subang dll, maka harus menyiapkan ”nafas panjang” agar tak kehabisan energi dalam menjalani agenda dakwah yang panjang ini

Faidza farogta ffanshob. Wailarobbika farghob ( QS 94: 7-8)
Jika kamu sudah selesai dengan satu pekerjaan, maka bersiaplah dengan pekerjaan yang lain

Tentu ,agar kita memiliki ”nafas panjang” kita harus selalu menguatkan jiwa dan raga kita dengan mendekatkan diri dengan Yang Maha Kuat ( Al Qowiyyu) yaitu Allah SWT.Berbagai ibadah yaumiyan yang sudah kita lakukan sebelum dan menjelang pilgub harus tetap kita lakukan. Jangan sampai kita terkena murka Allah seperti dijelaskan dalam sebuah hadits:
“ Janganlah kamu seperti fulan atau fulanah, dulunya ia rajin Qiyamul lail sekarang ia meninggalkannnya”

Naudzubilllah jika sebelum pilgub kita senantiasa melakukan Qiyamul Lail, tilawah Quran 1 juz , shaum senin kamis, memperbanyak shodaqoh dll, tapi setelah Allah berikan kemenangan itu, kita meninggalkankan ibadah ibadah tsb. Naudzubillah. Bisa bisa Allah cabut kemenangan tsb…

Akhwat fillah yang saya cintai karena Allah,
Kita harus selalu tekun menjaga ibadah ibadah tsb, senantiasa tawakkal alallah dan memiliki tsiqoh kepada Allah juga kepada jamaah/ partai juga ,kepada qiyadah .Dakwah ini adalah masyru’ robbani .Dakwah ini adalah proyek Allah. Jika kita melangkah sesuai dengan arahan dan bimbingan Allah , maka insyaAllah kita dimenangkan Allah. Dengan selalu disiplin terhadap manhaj Robbani, dengan taujihat Robbaniyah, irsyadat robbaniyah yang diberikan Al Quran dan Sunnah, maka kita akan menjadi pemenang di hadapan Allah, sebelum menjadi pemenang di hadapan manusia

Akhwat fillah .. Meraih kemenangan di mata Allah, harus menjadi target utama dan target pertama kita sebelum meraih kemenangan menurut penilaian manusia.. Jangan sampai, naudzubillah kita meraih kemenangan menurut penilaian manusia, tapi kalah menurut penilaian Allah
Faqod khasiro khusronan mubinan”. Rugi yang sangat rugi sekali

Sebagai penutup saya ingin mengingatkan kita semua agar dalam upaya mengisi kemenangan dakwah , kemenangan Hade ini, banyaklah kita mendoakan ustaz Ahmad Heryawan dan Dede yusuf. Dalam sujud setelah sholat,dengan ikhlas kita doakan ustad Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf , walau beliau beliau mungkin tidak kenal dengan kita. Kita doakan agar mereka menjadi pemiimpin yang amanah, pemimpin yang mencontoh Rasulullah SAW, yang berpihak pada kepentingan umat dan mampu membawa masyarakat Jawa Barat ini pada keadaan dan kehidupan yang lebih baik dan lebih diridhai Allah SWT.

Aquulu qouli hadza waastagirullah al a’zim
Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuhu..

Sumber : http://www.wanitapks.org/

Isi kepala dan pendalaman hukum (tata negara) bapak yang satu ini memang... ck..ck..ck.. Sayangnya media pada jarang ngundang bapak ini untuk memberikan pendapatnya. Kalau tidak salah, hanya TVOne yang pernah mewawancara YIM soal Ahmadiyah
berikut kutipan tulisan kedua YIM tentang Ahmadiyah:
Diambil dari: http://yusril.ihzamahendra.com/2008/06/11/sekali-lagi-tentang-skb-ahmadiyah/

===
SEKALI LAGI SKB TENTANG AHMADIYAH

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim

Setelah dibahas menghabiskan waktu sekian lama, Pemerintah akhirnya menerbitkan SKB tentang Ahmadiyah hari Senin 9 Juni lalu. Seperti diakui Menteri Agama M. Basyuni, SKB ini diterbitkan begitu lamban karena Pemerintah “memikirkan sedalam-dalamnya, semasak-masaknya, mana yang terbaik. Inilah yang terbaik sesuai undang-undang yang berlaku”, demikian kata Basyuni seperti dikutip Kompas kemarin. Tiga point penting dari SKB itu adalah:

(1) Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk tidak menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang menimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu;

(2) Memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam, yaitu penyebaran paham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad S.a.w;

(3) Penganut, anggota, dan/atau pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang tidak mengindahkan peringatan atau perintah sebagaimana dimaksud pada diktum 1 dan diktum 2 dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk organisasi dan badan hukumnya.

Seperti dikatakan M. Basyuni, memang Pemerntah lamban sekali mengambil keputusan, sementara gejolak terus berlanjut sampai terjadi insiden kekerasan di Monas beberapa waktu yang lalu. Tindak kekerasan memang patut kita sesalkan. Namun kelambatan mengambil sikap, turut memberikan kontribusi terjadinya insiden kekerasan itu. Kalau Pemerintah cepat mengambil keputusan, maka insiden seperti itu tidak perlu terjadi. Saya sendiri tetap berpendirian bahwa segala tuntutan dan penyampaian aspirasi, tetaplah harus menempuh cara-cara yang damai. Buntut dari insiden kekerasan itu, wajah umat Islam di tanah air menjadi kian memprihatinkan. Kita makin terpecah-belah karena perbedaan pendapat dan perbedaan sikap menghadapi suatu masalah. Keadaan seperti ini, akan menjadi bahan propaganda terus-menerus untuk memojokkan Islam dan umat Islam di tanah air.

Beragam reaksi atas terbitnya SKB itu sebagaimana muncul di berbagai media cetak dan elektronik. Ada yang menentang dan ada pula yang tidak puas dengan SKB. Kelompok yang menentang berencana untuk menggugat SKB ke Mahkamah Konstitusi, bahkan berencana akan mengajukan permohonan uji materil terhadap UU Nomor 1/PNPS/1965 yang mendasari penerbitan SKB itu. Sementara kelompok yang tidak puas, menyatakan isi SKB itu tidak jelas dan multi tafsir, sehingga sulit dilaksanakan di lapangan. Keberadaan SKB itu sendiri sangat minimalis, karena yang diinginkan bukan sekedar perintah dan peringatan kepada individu pengikut Ahmadiyah, tetapi juga pembubaran terhadap organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Saya sendiri sependapat bahwa isi SKB itu memang tidak memuaskan. Kata “diberi perintah dan peringatan keras” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 1/PNPS/1965 telah dilunakkan menjadi “memberi peringatan dan memerintahkan”.

Dibalik diterbitkannya SKB, nampak sekali sikap ragu-ragu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membubarkan organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Padahal kegiatan Ahmadiyah di Indonesia bukan sekedar kegiatan individu para penganutnya, tetapi suatu kegiatan yang terorganisasikan melalui JAI. Organisasi ini terdaftar di Kementerian Kehakiman RI sebagai sebuah vereneging atau perkumpulan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 13 Maret 1953. Berdasarkan ketentuan Pasal (2) UU Nomor 1/PNPS/1965, apabila kegiatan kegiatan penodaan ajaran agama itu dilakukan oleh organisasi, maka Presiden dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakannya sebagai “organisasi/aliran terlarang”, setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung.

Ketentuan Pasal 2 UU Nomor 1/PNPS/1965 di atas berbeda dengan penjelasan Jaksa Agung Hendarman Supanji. SKB, menurut Hendarman, bukan pembubaran atau pelarangan sebuah organisasi. Pemerintah tidak dapat langsung membubarkan JAI, melainkan harus diperingatkan lebih dahulu. Saya berpendapat sebaliknya, kalau kegiatan penodaan agama itu dilakukan oleh individu, maka ketiga pejabat menerbitkan SKB sebagaimana telah dilakukan. Namun jika penodaan itu dilakukan melalui organisasi, maka Presidenlah yang harus membubarkan dan melarang organisasi itu. Sebab bisa saja terjadi, kegiatan penodaan agama itu hanya dilakukan oleh individu tanpa organisasi. Untuk kegiatan seperti ini, Presiden tidak perlu menerbitkan keputusan pembubaran dan pelarangan, cukup dengan SKB tiga pejabat tinggi itu saja.

Meskipun SKB telah diterbitkan, namun di dalam tubuh Pemerintah sendiri terdapat silang pendapat yang cukup tajam. Dirjen Hak Asasi Manusia Departemen Hukum dan HAM, Harkristuti Harkrisnowo menyesalkan diterbitkannya SKB itu. Keputusan itu diambil, menurutnya, setelah adanya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan sejumlah ormas Islam di depan Istana Negara, yang meminta Pemerintah membubarkan Ahmadiyah. Pendapat Harkristuti sama saja dengan para penentang SKB lainnya, yang menuduh Pemerintah mengalah kepada tekanan ormas-ormas Islam. SKB menurutnya, seharusnya tidak diterbitkan. Ahmadiyah seharusnya tidak dilarang “selama tidak menimbulkan konflik, tidak mengganggu dan tidak menimbulkan reaksi” (Sinar Harapan, 10 Juni). Harkristuti juga “mengutip” pendapat saya bahwa di Iran, Ahmadiyah diakui sebagai kelompok minoritas “sehingga dibolehkan hidup dan tidak dibubarkan”.

Saya agak heran membaca pernyataan Dirjen HAM di atas. Sebagai birokrat, semestinya dia tidak mengomentari keputusan politik Pemerintah yang berisi sebuah kebijakan. Kalau dia mengatakan bahwa Ahmadiyah tidak menimbulkan konflik, tidak mengganggu dan tidak menimbulkan reaksi, sehingga tidak perlu dilarang, nampaknya Dirjen HAM ini tidak mengikuti kontroversi seputar Ahmadiyah di negeri kita ini. Pendapat saya yang dikutipnya hanya sepotong. Saya membenarkan Ahmadiyah untuk diakui keberadaannya menurut hukum, sepanjang Ahmadiyah itu menyatakan dirinya sebaga agama tersendiri. Dengan demikian, keberadaan mereka dianggap sebagai minoritas non Muslim sebagaimana di Pakistan (bukan Iran). Keberadaan dan aktivitas Ahmadiyah di negeri kita ini, samasekali bukan persoalan kemerdekaan beragama sebagaimana dijamin di dalam UUD 1945, tetapi persoalan penodaan ajaran agama Islam yang dianut secara mayoritas oleh rakyat Indonesia.

Melalui paham yang dikembangkannya, serta kegiatan-kegiatan keagamaannya, jelas bahwa Ahmadiyah telah menodai, mengganggu, menimbulkan reaksi dan bahkan konflik di negeri kita ini. Kalau Pemerintah bertindak tegas sesuai ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 1/PNPS/1965, bukanlah berarti Pemerintah mencampuri keyakinan warganegaranya. Bukan pula berarti Pemerintah membatasi kemerdekaan memeluk agama. Tindakan itu harus dilakukan untuk melindungi mayoritas pemeluk agama Islam, yang merasa ajaran agamanya dinodai oleh paham dan aktivitas Ahmadiyah. Negara harus bertindak untuk melindungi warganegara, yang merasa keyakinan keagamaan mereka dinodai oleh seseorang, sekelompok orang atau sebuah organisasi. Sebab itu, saya berpendapat – sebagaimana telah saya kemukakan kepada umum – bahwa keberadaan penganut Ahmadiyah, termasuk organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia tidak akan dipermasalahkan, jika mereka menyebut diri mereka sebagai kelompok agama sendiri, yang berada di luar Islam.

SKB yang sudah diterbitkan oleh tiga pejabat negara itu, nampaknya akan terus menuai kontroversi. Pro dan kontra masih akan terus berlanjut. Pemerintah sendiri –seperti telah saya singgung di atas–mempersilahkan mereka yang menolak SKB untuk memperkarakannya di Mahkamah Konstitusi. Sepanjang pemahaman saya tentang tugas dan kewenangan MK, lembaga itu bukanlah mahkamah yang dapat mengadili sebuah SKB yang diterbitkan oleh pejabat tinggi negara, sepanjang ia tidak menimbulkan sengketa kewenangan. SKB itu bukan pula obyek sengketa tata usaha negara yang dapat dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena sifatnya bukanlah putusan pejabat tata usaha negara yang bersifat individual, kongkrit dan final. Kalau mau dibawa ke Mahkamah Agung, boleh saja untuk menguji apakah SKB itu –kalau isinya bercorak pengaturan—bertentangan atau tidak dengan undang-undang (yakni UU Nomor 1/PNPS/1965). Saya sendiri berpendapat, walaupun isi SKB itu tidak memuaskan, namun SKB itu adalah kebijakan (beleid) Pemerintah, yang oleh yurisprudensi Mahkamah Agung, dinyatakan sebagai sesuatu yang tidak dapat diadili.

Suatu hal yang juga ingin dilakukan oleh para penentang SKB dan pembubaran Ahmadiyah, ialah keinginan untuk memohon uji materil terhadap UU Nomor 1/PNPS/1965 ke Mahkamah Konsitusi. Kalau itu dilakukan, maka MK akan memanggil Presiden dan DPR selaku termohon, untuk hadir di persidangan MK. Di sinilah adu argumentasi akan terjadi, untuk memutuskan apakah UU Nomor 1/PNPS/1965 itu bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak. Kalau ini terjadi, saya mengatakan kepada para wartawan di Medan kemarin, saya bersedia menjadi kuasa hukum Presiden atau DPR untuk menghadapi permohonan uji materil itu, kalau mereka memintanya.

Persoalan Ahmadiyah kini bukan saja menjadi persoalan dalam negeri kita, tetapi telah mendunia. Sidang Dewan HAM PBB di Jenewa mempertanyakan masalah ini. Cukup banyak negara, yang melarang Ahmadiyah, termasuk Malaysia dan Brunei Darussalam.Kita memang perlu memberikan penjelasan komprehensif mengenai Ahmadiyah ini, baik dari perspektif hukum nasional kita, maupun dari perspektif hukum internasional mengenai hak asasi manusia. Penjelasan itu tidak akan lari dari prinsip yang saya kemukakan, yakni persoalan Ahmadiyah akan selesai jika mereka dianggap sebagai agama di luar Islam dan penganutnya bukan lagi dianggap sebagai Muslim. Dengan demikian, hak-hak konstitusional mereka di negeri ini akan dijamin sepenuhnya sebagaimana warganegara yang menganut agama lainnya.

Wallahu’alam bissawwab

Cetak artikel Oleh Yusril Ihza Mahendra — June 11th, 2008

Tulisan pertama :
http://yusril.ihzamahendra.com/2008/05/09/skb-tentang-ahmadiyah/

Kemajuan teknologi digital termasuk teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berlangsung begitu cepatnya. Dari segi perangkat lunak maupun perangkat kerasnya, seolah-olah sebentar-sebentar selalu saja ada yang baru.

Salah satunya teknologi telepon genggam yang semakin mengakomodasi berbagai kebutuhan dan gaya hidup, dari yang seneng bermusik, berkirim video, sampai admin jaringan, dapat memanfaatkan telepon genggam untuk menjalankan aktifitasnya. Teknologi perangkat kerasnya sangat mendukung, semakin cepat, semakin besar kapasitas, dan semakin murah. Tetapi layanan yang jalan diatas teknologi tersebut masih kurang bervariasi, ibarat jalan tol, tetapi yang lewat diatasnya masih becak, bemo, bajaj..

Layanan yang menggunakan SMS cukup banyak diiklankan, berbagai perusahaan Content Provider (CP) menawarkan berbagai layanan baik informasi religi, hiburan, quiz, musik hingga konten aneh-aneh yang justeru membanjiri layanan informasi SMS. CP berduit yang mampu bikin iklan di TV banyak mengiklankan layanan SMS ramal meramal, gosip Menggosip, quiz meng quiz, bentuknya macam-macam, dari mulai Ki dukun ini sampai Ki ramal itu yang meramalkan nomor handphone, tanggal lahir, peruntungan, cukup mengerikan. Ada pula quiz-quiz yang menawarkan hadiah-hadiah menggiurkan, dengan pertanyaan-pertanyaan konyol, aroma perjudian kental disini.

Boleh percaya boleh tidak, layanan SMS sekonyol apapun, ada pasarnya, ada peminatnya. Dari sekian puluh juta pelanggan operator selular, selalu ada sekian nol koma nol sekian persen pasar layanan SMS tersebut. Itu sebabnya banyak CP membuat berbagai layanan, kalau satu layanan sekian puluh ribu pelanggan SMS harian, maka kalau sekian layanan maka sekian kali sekian puluh ribu pelanggan SMS harian untuk satu perusahaan CP. Apalagi dengan tarif premium seribu atau dua ribu rupiah, maka keuntungan CP tersebut setelah dipotong bagi hasil dengan operator seluler atau pihak ketiga, jika diakumulasi akan signifikan. Makanya yang bermodal ga sayang iklan jor-joran di TV, atau bikin kuis-kuis dengan ikon artis-artis.

Tetapi semakin lama, banjir layanan konten SMS takhyul dan gosip dan semacamnya akan menjadi antiklimaks bisnis konten itu sendiri. Orang jadi jengah, publik memberi apresiasi buruk terhadap layanan konten SMS, apalagi sering dikomplain CP tidak memberikan informasi UNREG atau berhenti langganan konten SMS dengan lebih jelas atau lebih baik.

Beberapa layanan konten SMS menawarkan langganan berita, tips ekonomi, keuangan, hadist, doa, dsj. Dan Halal Guide juga memiliki layanan konten SMS, ketik REG HG kirim ke 2425, berhenti ketik UNREG HG kirim ke 2425. Pelanggan SMS Halal Guide saat ini kurang lebih 20.000 membership. Tantangan buat Halal Guide apakah mampu memberikan layanan lebih baik, menjaring pelanggan lebih banyak di tengah persaingan bisnis konten, ataukah Halal Guide punya terobosan baru baik dari segi layanannya maupun media layanannya ?

Plan : Content Provider for Corporate

----...... pangkalnya jauh ujungnya belum tiba (lyric Sekeping Hati)......----

Satu dua kali saya menjumpai mba Larti sedang membaca koran bekas di depan kamarnya. Saya memintanya membaca buku-buku atau majalah yang ada di rak buku. Tipikal orang --pedalaman-- Jawa, pemalu, maka saya berikan setumpuk majalah Tarbawi, Ummi, dan Annida untuk ditaroh di kamarnya. Saya fikir mungkin mba Larti akan lebih  menyukai bacaan-bacaan seperti itu sekarang, daripada buku-buku saya atau abah yang lain, mungkin nanti, semoga. Maka setiap selesai pekerjaannya, atau menunggui mba nana yang tertidur di kereta, dibacanya majalah-majalah itu.
 
Alhamdulillah sekarang mba Larti telah berjilbab, dan semakin bertambah pengertiannya tentang hijab. Kalau ada tamu, buru-buru dikenakannya jilbab. InsyaAlloh, semoga kian hari jilbabnya kian rapih.

Saya dapati mba Larti termasuk pembelajar yang cepat. Sekali dua kali melihat saya masak, dia bisa melakukannya sendiri lain kali. Saya tawari les jahit, mba Larti bilang tidak mempunyai ketelatenan kalau menjahit. Dia katakan mau menekuni masak dari mba Didin. Siapa tahu suatu saat bisa buka warung makan. Amin.

Dengan susah payah bapak-ibunya berhasil menyelesaikan pendidikan mba Larti hingga SMP di pelosok Karanganyar. Mungkin mba Larti bisa ambil paket sekolah terbuka untuk mengejar pendidikan SMA-nya.

Saya bayangkan seandainya mba Larti terfasilitasi, bisa jadi naik berkali lipat potensinya. Buat mereka, akses ke pendidikan sulit, akses ke buku-buku sulit, akses ke kursus juga tak tahu sehingga akses ke pekerjaan juga semakin terbatas.

arrgghh... kapan internet yang membagikan sekian juta sumberdaya pengetahuan ini dapat diakses dengan mudah dan mencerdaskan saudara-saudara kita di pelosok desa. Di kotapun internet masih tergolong mahal, apalagi yang unlimited, kadang ngos-ngosan koneksinya.

Awalnya saya kurang ngeh ketika ibu kos jaman kuliah dahulu menggunakan istilah "ngopi dulu euy.." atau "ieu meni eweuh opieun.." Karena selama ini ngopi ya minum kopi bukan? tetapi di Priangan 'ngopi' mencakup perihal berbagai bentuk acara makan makanan kecil, bahkan jikapun kopi tak dihidangkan.

Istilah 'ngopi' lahir dan melekat dalam kebudayaan Sunda, seiring dengan budidaya tanaman kopi yang pernah mewarnai kehidupan Priangan pada masa lalu.

Pada masa 'Perang Jawa', perang Belanda melawan Pangeran Diponegoro pada tahun 1825 - 1830, Pemerintah Hindia Belanda mengalami kebangkrutan hingga 20.000.000 gulden. Sehingga Belanda kalang kabut mencari uang sebanyak-banyaknya dalam tempo sesingkat-singkatnya untuk mengisi kas yang kosong. Pemerintah Kerajaan Belanda setuju dengan rencana Van den Bosch yaitu Cultuurstelsel atau Tanam Paksa. Dan tanah Priangan paling banyak menghasilkan kopi dan teh.
Sedang di Jawa Tengah dan Jawa Timur banyak terdapat pabrik gula sehingga mendapat julukan 'Negeri Gula' (Suikerland).

Itu pula sebabnya, di tanah Sunda segelas teh tawar diberikan cuma-cuma di warung-warung sebagai teman makan. Sedang orang wetan tentu bertanya-tanya dalam hati jika bertamu ke rumah orang Sunda dan 'hanya' disuguhkan teh tanpa gula. Sementara orang Sunda juga geleng-geleng kepala jika harus membayar segelas teh tawar jika makan di warung Jawa. Demikianlah yang satu bertanam teh, yang satu menghasilkan gula.

Dan selama 40 tahun Tanam Paksa itu Belanda mengeruk keuntungan 823 juta gulden, yang mengisi penuh kas Pemerintah Hindia Belanda, sisa melimpah diangkut ke Kerajaan Belanda digunakan untuk membangun gedung-gedungnya, jalan kereta api, industri, armada kapal, persenjataan tentara, bahkan juga untuk biaya perangnya dengan Belgia.

Jum'at minggu lalu, saya keluar rumah tepat senja kala. Terpaksa, mencari-cari supermarket buka yang masih menyisakan daging atau ayam. Dari rumah di Cijambe Ujung Berung, berkendara menuju arah barat, tepat menjemput letak matahari tenggelam.

Tampak lain, pendaran warna jingga memang benar-benar jingga, berspektrum hingga jingga muda di kejauhan. Sedikit cahaya matahari membuat kilatan di ujung pandangan. Udara masih terasa kehangatannya. Subhanalloh, seperti dalam filem saja.

Jalan raya Ujung Berung - Cicaheum ke Ahmadyani, Cicadas, Kosambi, Asia-Afrika, Sudirman dan terus ke Cimahi cukup sering terlewati. Ternyata, jalan ini menyimpan cerita yang bersinambung dengan terbentuknya kota Bandung. Ketika Parahyangan masih berupa hutan belantara, dengan danau-danau kecil yang mulai mengering, jalan yang saya lewati jum'at lalu masih berupa jalan setapak yang dilewati para wali (songo) menuju arah Sunda Kelapa.

Di kalangan penduduk pribumi, Bandung pada abad ke-17 dikenal dengan Tatar Ukur. Sultan Agung di Mataram mengamanatkan tugas kepada Dipati Ukur untuk menggempur benteng Kompeni di Jaketra. Karena itulah Kompeni mengutus mata-mata seorang India (Christen Swarten/kristen hitam) bernama Julian de Silva, untuk memperhatikan wilayah yang masih terbilang daerah tak bertuan (terra incognita), karena dikhawatirkan Tatar Ukur bisa menjadi sarang pemberontak.

"Ada sebuah negeri dinamakan Bandong yang terdiri atas 25 sampai 30 rumah," demikian tulis Julian de Silva pada tahun 1641. Memang, wilayah (kota) Bandung bisa dikatakan 'baru' karena pusat-pusat kerajaan Sunda-Galuh tidak pernah berada di kota Bandung yang sekarang.

Seratus tahun kemudian, pada 1741 Kompeni Belanda menempatkan serdadunya di Tatar Bandung, berapa orang? hanya satu yaitu Kopral Arie Top dengan jabatan Komandan Militer. Setahun kemudian jumlah orang kulit putih yang menjadi warga Tatar Bandung naik tiga kali lipat alias bertambah tiga orang yaitu kakak beradik Ronde dan Jan Geysbergen serta seorang Kopral Kompeni tak jelas namanya yang dibuang ke 'neraka' Bandung sebagai hukuman karena membuat kesalahan gede sepeti 'cong ti pauw'(nipu) dan 'liong sep'(nilep/korupsi). Bayangkan Tatar Bandung di kala itu, masih belantara liar yang dijadikan neraka pembuangan.

Tak dinyana, si Kopral punya jiwa bisnis, bersama dua temannya sukses besar jadi juragan kayu. Jadilah 'Paradise in Exhile' hidup di sorga pengasingan. Sejak tersiar kabar itu, berduyun orang Eropa yang mengadu peruntungan di Tatar Bandung. Maka Komandan Militer Arie Top yang makin pusing segera mengirim laporan ke Batavia.

Pada tahun 1786 dibangun jalan setapak yang bisa dilewati kuda yang menghubungkan Batavia-Bogor-Cianjur-Bandung. Terutama untuk kepentingan ekonomi Kompeni Belanda, yaitu mengangku hasil perkebungan kopi yang baru dibuka oleh Pieter Engelhard di lereng selatan gunung Tangkubanperahu.

Baru ketika Daendels berkuasa menjadi Gubernur Jendral Hindia Belanda (1808-1811), pembangunan infrastruktur pulau Jawa menjadi perhatian. Tujuan adalah memperbaiki pertahanan Belanda di Pulau Jawa dari kemungkinan serangan Inggris. Terutama pertahanan di wilayah pedalaman (jauh dari pelabuhan). Untuk itulah Daendles membangun Jalan Raya Pos (Grote Postweg) yang membentang dari Anyer ke Panarukan. Jalan raya Ujung Berung - Cicaheum merupakan sebagian dari rute Grote Postweg. Meskipun pada akhirnya, pertahanan Belanda jebol juga oleh Inggris melalui kota Semarang, hingga Belanda menyerah kepada Inggris di Tuntang, 18 September 1811.

Rupa-rupa cerita masih banyak, kali ini cukup sekian dulu, bisa kita lanjutkan kemudian. Sumber cerita dari 'Wajah Bandoeng Tempo Doeloe' yang ditulis dengan kocak oleh Eyang Haryoto Kunto.

Dalam sebulan saja, di Jakarta diberitakan lima orang meninggal dalam kecelakaan, kebanyakan sepeda motor, akibat jalan rusak atau berlubang. Kejadian naas berlangsung malam hari. Bagaimana tidak, jalanan rusak atau lubang bukan kecil saja, bisa sampai setengah lebar jalan. Apalagi jika hujan turun menggenang, maka lubang-lubang itu tak kelihatan. Jadi berkendaralah pelan-pelan. Namun ada kejadian juga, ketimpuk sama kendaraan atau motor lain yang sedang menghindari lubang.

Di Bandung demikian juga, musim penghujan yang terus berlangsung, memperparah jalanan yang telah rusak. Di TV lokal Jabar, juga diberitakan perihal jalan-jalan rusak ini. Beberapa jalan rusak atau berlubang yang pernah saya lewati adalah : Jalan masuk/keluar Cijambe (sepertinya baru ditambal kerikil-aspal), jalan di Dago Asri (ini parah polll padahal di depan rumah-rumah elitE), jalan Pungkur (katanya sampai ada yang meninggal), jalan masuk komplek-komplek Rancaekek (hati-hati ketika hujan, lubang tidak keliatan sama sekali), jalan Raya Cileunyi (ini jalan provinsi banyak kendaraan besar bis, truk antar kota, antar provinsi).

Nah, yang terakhir ini, di jalan Raya Cileunyi, hari Jum'at lalu saya dan abah ke Rancaekek dalam urusan ABRING, sekaligus juga silaturahmi ke rumah Mang (paman) abah. Mang yang satu ini keliatan 'dalam' pemikirannya, sepertinya cucokk berbagi berbagai hal dengan abah. Banyak hal kami dapatkan dalam obrolan, setelah urusan kripik dengan istrinya mang, kami pun pulang. Sudah pukul lima sore, lebih mungkin, hari kian gelap saja diliputi awan tebal pertanda hendak hujan.

Baru saja kita berjalan, hujan telah turun, cukup deras. Bergegas abah membungkus tasnya dengan jas hujan, karena ada Laptop barunya di tas itu. Tumben apik, katanya leubar laptop baru, mau dipake modal sekolah lagi, jadi kudu apik, ntar kalau laptopnya sudah lama akan keluar juga kebiasaannya, acuh.

Jalanan keluar komplek Rancaekek kencana bukan main.. bukan main rusaknya. Kami harus berkendara amat pelan, jalanan tergenang banjir sekitar 30-50 sentimeter, tak bisa keliatan lubang, akhirnya kami lolos ke jalan raya Cileunyi. Mampir sekejap membeli tahu sumedang, alhamdulillah menghangatkan perjalanan.

Hari menjelang malam, ditambah guyuran hujan, kendaraan-kendaraan berjalan lambat, cukup macet karena hujan dan air tergenang kurang lebih setengah meter. Dalam genangan, motor kerasa terganjal batu, oleng dan terjatuh ke kiri. Di tengah jalan dan genangan air, abah segera membetulkan posisi diri, saya nyebrang minggir ke jalan, tetapi motor tidak bisa di stater. Dalam keadaan lalu lintas padat, abah membawa motor agar bisa ke pinggir jalan yang tidak mengganggu pengendara lain. Kurang lebih 25 meter berjalan, kita menemukan tempat untuk nge-slag jalan lagi.

Alhamdulillah kita baik-baik saja dan tidak membuat kemacetan lalu lintas. Kepada otoritas, tolong diperhatkan jalanan rusak dan berlubang. Akan semakin rusak di musim hujan, jika tak segera dibetulkan.

Memang kudunya belajar kreatif memutar dagangan. ABRING Chips cuci gudang Ahad, 4 mei kemarin. Agar produknya tidak tersimpan di gudang dalam waktu lama (kalau begini kualitas bisa turun), dan sekalian sosialisasi makanan jenis 'baru'. Produk yang di-cuci gudang adalah kripik-kripik gurih, 4 item yaitu kripik ceker, paru, belut dan usus.

Kita jualan di Gasibu. Sekalian belajar, meskipun owner sebaiknya Go to the Detail. Bagi yang tidak tinggal di Bandung, Gasibu adalah lapangan, di depan gedung Gubernuran atau gedung Sate. Hari minggu biasanya dipakai joging,atau olahraga keluarga. Sekalian pula ratusan (atau bahkan ribuan) pedagang membuka lapak-lapak kecil atau besar menjajakan aneka barang dan makanan. Saling bersimbiosis, yang berolahraga merupakan pasar, sekaligus pedagang mempunyai daya tarik tersendiri, sehingga yang tak berniat olah raga pun tertarik datang untuk wisata belanja. Semakin menambah ramai saja.

Tidak banyak yang kita bawa, 70 pcs. Setelah shubuh, jam 5 pagi saya dan abah berangkat ke Gasibu, dengan membawa dua ero (tempat dari plastik yang seperti tempat naruh baju kering). Sesampai disana pedagang sedang menata barang dagangannya, belum begitu ramai. Saya mengambil tempat di depan gedung Telkom, di tengah-tengah jalan yang kira-kira kosong. Naruh kripik dalam dua ero. Sebelah kanan saya telah ada pedagang jilbab, sebelah kiri masih kosong, kemudian datang pedagang jilbab pula membawa dagangan dalam jumlah besar. Sekalian pula menjual dompet dan semacamnya. Di depan saya penjual sepatu, di belakang saya penjual bubur ayam. Sesudah kurang lebih 30 menit disana, datanglah 'bos' nya tempat tersebut, atau premannya, atau semacam itu. Rupanya pedangan di sebelah kiri kami protes karena tempat yg saya dudukin adalah 'tempat mereka' ^_^ Bang preman kemudian menyuruh kami mencari tempat lain, saya bilang, tempat ini sudah di kapling ya.. kok ga dari tadi saya dibilangin.. kata bang preman dia lagi sibuk diatas tadi. Memang berlaku 'konvensi' di tempat yang ramai seperti ini, jadi jangan main duduk aja he..he.. kecuali kalau tempatnya paling ujung atau tidak terlalu ramai. Tidak ada dasar hukumnya, hanya semacam pengertian tidak tertulis tentang siapa-siapa yang sudah 'terdaftar' dagang di tempat tersebut. Makanya ada raja rimbanya kan, tiap blok ada bang premannya ^_^

Alhamdulillah, pedagang asesoris yang baru datang di sebelah kanan kami berbaik hati, mempersilahkan kami di belakangnya, karena melihat juga bawaan kita cukup ringkas, tidak banyak. Akhirnya kami mendapat tempat, bersebelahan dengan tukang boneka, dan datang pula tukang cowet batu jauh dari Cipatat.

Dari sejak kami tiba sekitar pukul 5.15 hingga jam 7 pagi belum satupun dagangan terjual. Belum ada pula yang singgah di lapak kami. Kami tawarkan Ceker, baru di Bandung, tanpa tulang, rangu.. ceker, belut, paru, usus, bayah bayah..
Datang seorang nenek dan cucunya, bertanya, pergi.. datang pula ibu-ibu, bertanya pergi lagi..

Bang asesoris di belakang kami bertanya, apa tak ada tulisan yang menjelaskan dagangannya (maksudnya meni teriak-teriak dari tadi :D). Ada bang, itu dibawah, sekalian biar rame saja, begitu jawab saya. Bang asesoris bilang juga, kalau jual makanan yang sensasional (ga biasa maksudnya) bagus di Gasibu, orang suka tertarik, kayak dagangan ceker yang kita bawa ini. Mudah-mudahan ya Bang, Amiin...

Jam 8 semakin rame saja pengunjung berdatangan. Seorang Bapak menoleh ke lapak kami, memilih, pecah telor deh, beli 1 pcs ceker, 1 pcs paru, 1 pcs belut. Alhamdulillah. Datang lagi seorang Aa, 1 pcs belut. Kalau sudah begini jadi semangat, tambah dinaikin volume suaranya.. ceker..ceker, baru di Bandung, tanpa tulang, rangu.. belut paru usus bayah..bayah..

Datang lagi pembeli, datang lagi terus begitu.. hingga jam 8.30 datang keluarga (berlogat Minang), bertanya, milih, minta dikurangan harga lagi, kurangan lagi :D Dan akhirnya memborong 25 pcs kripik ABRING. Alhamdulillah..

Segera abah meminta saya berkemas kita pulang, padahal masih ada beberapa pcs lagi bayah, pengennya saya dihabiskan saja. Tetapi kata abah waktunya mepet, karena kita harus segera nganter katering rantangan. Kasian kan pelanggannya kalau nungguin sembari lapar.Di Gasibu sedikit sekali dikutip 'biaya', 2000 untuk parkir, 1000 ditarik oleh bang preman, 1000 ditarik oleh bank preman pula mungkin, tapi pakai karcis.

Terharu, meni terasa pisan, ...dan Dia berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka.. min haitsu laa yahtasib (At-Talaq:3) Dahulu, ketika bekerja di perusahaan, kurang 'ngeh' dengan ayat tersebut (serasa kurang syukur). Sekarang ketika belajar berdagang, meni kerasa pisan.. siapa pula yang melangkahkan kaki orang-orang itu membeli dagangan kita. Siapa pula yang menghantarkan orang-orang itu order.

========

Tips buat Reseller ABRING :
- berdasarkan pengalaman, segmen paling kena adalah pekerja kantoran, tentu bisa diperluas lagi
- kalau mau memperendah harga jual, salah satu caranya adalah memperkecil ukuran/porsinya
- karena produknya unik, maka nilai keunikannya bisa disebutkan/diangkat

Siapa lagi yang daftar jadi Reselle ABRING ?
kontak 0888-603-4082
email didinkaem@gmail.com

Ceunah minyak tanah sedikit demi sedikit akan diganti dengan elpiji, sebab cadangan minyak bumi dunia kian tipis, sedang Gas masih dapat dieksplorasi lebih luas.

Tetapi Elpiji hari-hari ini juga mulai kosong dan kosong dan kosong. Katanya ada indikasi kenaikan harga sehingga ditimbun? Kalau dari sisi pemerintah, tentu kontra dong dg kebijakan sosialisasi elpiji.

Kalau rumor elpiji akan dinaikkan, bisa jadi permainan agen..
kalau timbun menimbun.. wah permainan berbahaya tuh, mendholimi banyak orang, dosa lagi..

Tetapi di sisi kota lain, yang rada 'elit' dan kota seperti Dago sepertinya lebih lancar dibanding yang lebih pinggir seperti Ujung Berung.

Jadi inget kata teman, seperti Jakarta, yang lebih punya akses kepada sumber daya (dlm banyak hal), daripada orang daerah, ada media disana, jadi kalau ada kelangkaan atau kehebohan terekspos.. bener ga ya?

[Arsip Tulisan Maret 2005, menjelang pengumuman kenaikan BBM Maret 2005]

Subsidi BBM dan Objek Politik

Subsidi BBM, dihampir kebanyakan negara berkembang penghasil migas seperti Indonesia, Malaysia, India, Venezuela, Nigeria, Sudan, negara-negara kawasan Asia Selatan, Asia Barat, Amerika Selatan, Afrika Utara dan Tengah, dalam sejarahnya menjadi komoditas politik penguasa –maupun calon penguasa- untuk memikat hati konstituennya. Tentu saja, karena menjanjikan subsidi BBM alias BBM ‘murah’ menjadi pesona untuk mendukung eksistensi kekuasaan, menjadi senjata ampuh untuk meredam gejolak sosial.

Sayangnya, mensubsidi BBM sebatas niatan dan aksi politis menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Semenjak era Suharto, subsidi BBM dimasukkan dalam APBN -dan sampai sekarang- belum pernah jelas, mekanisme subsidi itu sesungguhnya. Apakah dibayarkan kepada Pertamina sehingga pembukuan Pertamina akan sesuai dengan kenyataan harga pasar? Bagaimana dengan fluktuasi harga, sedangkan pemerintah selalu menerapkan asumsi harga di awal, dan pembukuan APBN menggunakan pembukuan cash basis. Bahkan angka-angka subsidi dalam APBN mengundang desas-desus karena dihitung dengan biaya tambahan, biaya oportunitas dan entahlah biaya apalagi.

Romantika Subsidi BBM

Selama ini Indonesia masih memberikan subsidi harga BBM sehingga harga di dalam negeri jauh lebih rendah daripada harga pasar dunia, bahkan bisa dikatakan paling murah. Angka subsidi hingga 2004 mencapai 59,2 triliun. Melalui subsidi, harga minyak tanah sampai ke tangan ibu rumah tangga berkisar Rp.1000,- per liter, solar Rp.1600,- per liter dan bensin Rp.1810,- per liter. Tentu saja subsidi tersebut –sedianya- dimanfaatkan oleh masyarakat dengan golongan ekonomi bawah atau yang dipopulerkan pemerintah dengan sebutan penduduk miskin.

Ironisnya, subsidi BBM tersebut selama ini lebih banyak dinikmati oleh golongan menengah keatas. Pemakaian minyak tanah untuk konsumsi rumah tangga tidak lebih dari 30% subsidi, sedang 70% sisanya dipakai pemilik kendaraan pribadi dan pabrik-pabrik. Sudah bukan rahasia lagi bahwa pabrik-pabrik membeli bahan-bakar di penyalur umum dengan ‘pelicin’ harga beberapa rupiah diatas harga peruntukan rumah tangga. Bahkan pabrik-pabrik juga menyuruh pekerjanya membeli bahan-bakar sehingga terkesan untuk konsumsi rumah tangga. Atau ulah truk muatan jalur Pantura, yang membeli bensin ireks (irit dan ekonomis) dengan mencampurkan solar, pelumas dan bergalon-galon minyak tanah. Tentu saja, sopir truk muatan itu hanyalah perpanjangan tangan dari pengusaha pelit dan oportunis yang memaksakan keadaan sehingga para sopir harus berhitung dan bermanipulasi dengan uang jalan. Kelangkaan BBM di Cirebon dan Jawa Tengah beberapa waktu lalu ditengarai akibat kasus nakal seperti ini.

Belum lagi penyelundupan BBM di perbatasan. Perbedaan harga yang sangat mencolok mengundang pihak tertentu menyelundupkan minyak mentah, premium dan minyak tanah ke luar negeri atau ke kapal-kapal asing yang sedang bersauh. Lebih lucu lagi, di negeri ini, keluarga-keluarga sangat bangga –dan berlomba- memiliki mobil pribadi sebanyak mungkin. Begitu mudahnya ijin kepemilikan mobil keluar, begitu longgarnya –atau bahkan tidak ada- uji emisi yang ketat. Di beberapa negara, dibolehkan memiliki kendaraan pribadi lebih dari satu, tetapi harga bahan bakar untuk pemakaian kendaraan pribadi sangat mahal dan dikenakan pajak sangat tinggi. Selisih harga digunakan untuk pembiayaan riset sumber energi alternatif. Disamping itu diberlakukan uji emisi yang ketat sebagai perlindungan lingkungan dari polusi. Walhasil, kendaraan yang telah habis masa berlaku mesinnya meski masih mengkilap harus disingkarkan, kemana lagi kalau tidak ke Indonesia yang ramai diburu sebagai mobil second terjangkau dan menjadi kebanggaan keluarga.

Sepakat jika BBM untuk konsumsi kendaraan pribadi dan pabrik tidak boleh murah, mengapa? Pertama, sungguh ini sangat mengusik rasa keadilan, subsidi seharusnyalah tepat sasaran yakni terbatas pada BBM yang dikonsumsi masyarakat miskin seperti minyak tanah, bukan pada premium dan bensin untuk kendaraan pribadi atau bahan bakar mesin pabrik-pabrik besar. Kedua, BBM merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber-sumbernya tertentu dan terbatas. Sementara sumber energi alternatif belum sebegitu progresif untuk memenuhi kebutuhan dunia akan bahan bakar. Apakah generasi ini begitu serakah hingga tidak mau memikirkan kelangsungan generasi mendatang terhadap kebutuhan bahan bakar minyak dan gas? Menghemat BBM bukan sekedar persoalan penghematan rupiah, tetapi kepedulian terhadap generasi mendatang yang tidak lain adalah anak cucu kita sendiri. Ketiga, pengenaan harga mahal pada bahan bakar dimaksudkan dapat memicu penggunaan energi alternatif serta mendukung pembiayaan riset-riset penemuan sumber energi alternatif. Pada awal milenium lalu sempat terdengar penggunaan mobil berbahan bakar gas dan surya, tetapi akhirnya menghilang begitu saja. Mungkin sosialisasi setengah hati serta konsumen yang belum tersentuh gengsi dan segi kepraktisannya tidak jadi menaruh minat.

Subsidi BBM Membebani APBN ?

Mencabut subsidi BBM karena subsidi membebani APBN? alasan yang keji sekali. Publik sekarang lebih paham sesungguhnya ada sumber-sumber pemborosan APBN yang sebenarnya dapat dikelola lebih baik untuk menyelamatkan fiskal pemerintah. Inefisiensi BUMN, bank-bank yang dijamin BLBI-nya oleh pemerintah itulah yang sungguh-sungguh membebani pemerintah. Apakah subsidi BBM hendak disamakan dengan beban negara akibat skandal keuangan di berbagai bank dan BUMN hingga pemerintah harus mengeluarkan puluhan bahkan ratusan trilyun untuk menutupi kerugian dan hutang-hutangnya. Atau hendak disamakan dengan beban negara akibat koruptor yang menggarong uang rakyat, yang masih duduk manis berdasi dimejanya dengan sematan gelar pejabat publik. Belum lagi fakta bahwa hutang luar negeri yang sedianya untuk investasi publik ternyata dipakai untuk pengeluaran rutin alias konsumsi dengan tingkat kebocoran 40% ke kantong-kantong oknum pejabat negara sendiri. Sedihnya, rakyat harus membayar cicilan dan bunga hutang pertahun sebesar 7,5 miliar dollar AS atau sekitar 67,5 trilyun rupiah. Sangat tidak pantas dan keji bila pemerintah saat ini mengemukakan subsidi BBM membebani keuangan negara.

Kenaikan BBM dan Program Kompensasi

Iklan dukungan kenaikan BBM dan pernyataan-pernyataan menteri kabinet seperti Sri Mulyani, kerap kali menyampaikan bahwa subsidi BBM selama ini membebani APBN dan dimaksudkan untuk dialihkan pada penyediaan pelayanan pengobatan kelas tiga dan sekolah gratis untuk penduduk miskin. Pemerintah menyediakan sekitar 21 trilyun rupiah sepanjang 2005 ini untuk tujuan kompensasi tersebut temasuk penambahan alokasi beras murah untuk rakyat miskin (raskin).

Jadi, kenaikan BBM akibat pencabutan subsidi diimbangi dengan kompensasi untuk program pendidikan dan kesehatan gratis? Terlalu naif dan membius. Tidak sepakat bahwa pencabutan subsidi, dialihkan untuk program kompensasi yang digulirkan pemerintahan SBY. Pertama, pendidikan dan kesehatan merupakan bentuk perlindungan dan tanggung jawab negara dalam hal ini dikelola oleh pemerintah. Jadi pemerintah secara konstitusi dan moral memegang amanah dan tanggung jawab terhadap pengelolaan negara untuk kelangsungan hidup rakyatnya. Terlalu menggampangkan apabila persoalan kesejahteraan itu dipertukarkan dengan subsidi BBM yang bahkan nilai subsidi itu sepersekian saja dari angka belanja rutin negara. Apalagi untuk pendidikan, pendidikan yang seharusnya menjadi investasi terbesar bangsa ini, yang semestinya diarsiteki dengan ditail dan presisi, semakin terpinggirkan dengan anggaran tambahan suatu program kompensasi. Hampir-hampir habis akal dan nurani ini membayangkan bahwa pendidikan menjadi isu tambal sulam yang tidak jelas juntrungannya.

Kedua, atas dasar apa pemerintah mampu menjamin bahwa 21 trilyun pengalihan subsidi tahun 2005 (sedih dan enggan menyebut kompensasi) dapat mencapai sasaran. Sedang pemetaan siapa sasarannya saja merupakan bayangan antara jelas dan pekat. Bagaimana tidak, sekarang siapa yang mempunyai peta data penduduk miskin, bila KTP saja diperjualbelikan. Pemerintah menyebut angka 30-40 juta penduduk miskin, World Bank melansir angka lebih dari 110 juta. Dimana titik-titik penduduk miskin? Bagaimana mekanisme penyaluran subsidi, instrumen apa yang dipergunakan untuk menjangkau penduduk miskin? Siapa auditor independen untuk menjamin akuntabilitas program ini? Rame-rame orang meminta adanya audit publik, itu benar, tapi secara tata hukum negara, sudahkan ada aturan untuk bisa dilakukan audit publik independen? Adakah wakil rakyat di DPR memahami urgensi hal-hal seperti ini?

Ketiga, kenaikan harga BBM tidak diimbangi dengan kenaikan daya beli masyarakat. Kenaikan BBM menyebabkan jasa kesehatan naik 2,33%, jasa pendidikan 2,45%, angkutan 4,31%, komunikasi 1,7% listrik 4,5%, beras 1,1% dan bangunan 3,5%. Sementara lapangan kerja yang menyerap tenaga kerja dari kalangan miskin seperti sektor tanaman pangan menurun berkisar 1-2%. Kecepatan kenaikan harga 10 kali lebih cepat dari kenaikan daya beli masyarakat. Sebenarnya, kurang apa tolerannya rakyat negeri ini. Lihatlah ketika pemerintahnya tidak mampu menyediakan kesempatan mencari nafkah, dengan berani mereka menyebrang ke luar negeri, menjadi TKI, buruh kasar, pelayan bahkan nyaris tanpa perlindungan negaranya, mereka sadar bahwa nasibnya tetap harus diperjuangkan sendiri dengan atau tanpa pemerintahnya. Lihatlah ketika pemerintahnya shock diterjang Tsunami lalu, rakyatnya dengan refleks mengupayakan apapun, memberi dan memberi dari yang dimiliki. Lihatlah KRL ekonomi yang mengangkut belasan ribu penumpang setiap hari, lihatlah puskesmas yang akhir-akhir ini selalu ngantri, lihatlah jalan-jalan berlubang yang semakin parah, lihatlah pendidikan yang kian hari kian tak terjangkau, lihatlah apa yang rakyat dapatkan dari pajak-pajak yang dibayarkan. Apakah rakyat sedemikian baik dan tangguhnya atau malah sudah mati rasa dengan segenap kepedihan dari permainan yang menyesakkan ini. Sedikit saja, hanya sedikit saja empati buat rakyat –kalaupun masih ada- akan menjadi pelipur yang bahkan bisa melupakan dosa-dosa penguasanya.

Rakyat sudah bersiap-siap dan mau tidak mau, dipaksa siap menanggung segala resiko kecerobohan peguasanya mengelola negara. Kenaikan BBM tidak akan menjadi masalah bila masyarakat mampu menjangkaunya, sekali lagi bila mampu menjangkaunya. Sulit dipahami, bagaimana bisa rakyat dipaksa memikul beban yang sangat berat, dari mulai menghidupi dirinya sendiri sampai membayar cicilan dan bunga hutang negara tanpa dibarengi dengan ketersediaan kesempatan kerja. Kalau pemerintah cukup pintar (apa pemerintah kurang pintar ?) kalau penyelenggara negara punya tanggung jawab lebih dan nurani lebih pasti akan mati-matian memutar otak, memeras tenaga, pikiran, memakai 30 jam dari 24 jam yang dimilikinya, memanfaatkan segala sumber daya untuk menciptakan, memperluas lapangan kerja. Mungkin ada benarnya kata Ibu Mutia Hatta, penyelenggara negara ini krisis kesepakatan. Untuk membuat isu bersama yang diperjuangkan bersama saja merupakan hal yang teramat sulit.

Kenaikan BBM dan Sikap Generalis Wakil Rakyat

Sekarang ini wakil rakyat di DPR sedang hangat menentukan keputusan penghakimannya atas PP No.20 Tahun 2005 tentang kenaikan BBM. Ada yang lantang menolak demi kepentingan rakyat katanya, ada yang dapat memahami dan menerimanya, ada pula yang belum menentukan pandangannya. Terakhir dalam rapat paripurna Kamis, 17 Maret 2005 lalu tejadi keributan luar biasa hingga main tunjuk dan naik meja, gelas dan mikrophon berjatuhan di meja pimpinan sidang. Ah, malas mengomentari tingkah polah wakil rakyat yang –katanya- terhormat tapi norak amat. DPR jadi tontonan ala preman pasar, kalau saja kursi dan meja ikut dilempar, maka kejadiannya akan sama dengan peristiwa di parlemen Kenya beberapa waktu berselang dari insiden DPR itu.

Ada fraksi yang menentukan harga mati menolak kenaikan BBM, pokoknya BBM tidak boleh naik demi rakyat kabarnya, atau demi sensasi? Kesempatan menarik simpati dan menjatuhkan lawan? mumpung yang berkuasa pihak oposisi partainya? Ada juga yang mengamini keputusan pemerintah pokoknya mau tidak mau harga BBM harus naik, karena tuntutan harga minyak dunia yang menyebabkan subsidi kita membengkak dan membebani? Ada juga yang keep silent menunggu situasi. Pokoknya...pokoknya.. sikap generalis politikus yang mengejar simbol tujuan, tidak peduli pertimbangan dan perencanaan ditail, tidak menghargai proses. Bagaimana nanti sajalah, pokoknya harus seperti itu, prosesnya? Bagaimana nanti. Hai DPR, kalau anda mengaku pintar, inilah momennya. Inilah momen untuk menelanjangi Pertamina, menelanjangi APBN setransparan mungkin. Pertamina dengan segala kepentingan pejabat yang bermain di dalamnya. Pertamina yang selama ini ibarat gunung es, hanya permukaannya saja yang diketahui publik. Persoalan BBM tidak hanya anda jawab dengan menolak dan menerima. Hey wake up! Tidak adakah langkah solutif yang nyata? Konstruksi dengan pertimbangan nurani? Anda harus melakukannya DPR, rakyat memberi 25 juta pokok ditambah 10 tunjangan juta perbulan (dan kabarnya anda mengajukan 15 juta lagi untuk menggenapi menjadi 50 juta).

Sekarang, Haruskan Harga BBM Dinaikkan?

Sikap dan mentalitas generalis akut, membuat pengambilan keputusanan bertolak dari hal-hal instan yang ‘mudah’. Perencanaan dan mekanisme ditailnya bagaimana nanti saja. Menaikkan BBM sekarang, tak lebih dari kemalasan pemerintah melakukan efisiensi pengelolaan negara untuk menjamin kelangsungan fiskal pemerintah. Padahal sumber-sumber pemborosan bisa saja disumbat.  Dengan merapikan bisnis-bisnis finansial yang memicu ekonomi biaya tinggi seperti perbankan, melakukan penegakan hukum kepada para koruptor yang jelas-jelas menggarong uang negara, perapian inefisiensi pada penyelenggaraan pemerintahan hampir pada semua level dari pusat hingga daerah.  Memanfaatkan hutang luar negeri (yang sudah terlanjur diteken kontrak) untuk sektor riil, sektor publik yang menggairahkan usaha, yang benar-benar memutar roda ekonomi dan membuka lapangan kerja, bukan untuk biaya rutin yang notabene dihabiskan untuk konsumsi penyelenggaraan negara.

Bagi pemerintah, paling mudah tentu menaikkan harga BBM.  Sementara pada saat yang sama, rakyat tidak difasilitasi untuk dapat menjangkau harga BBM dan segala dampak inflasinya kepada harga kebutuhan sehari-hari. Meskipun pada dasarnya sepakat bahwa harga bahan bakar minyak dan gas tidak bisa terus-menerus murah demi penghematan dan reservasi generasi mendatang, akan tapi dikala pemerintah menaikkan harga BBM tanpa perimbangan kenaikan kesempatan kerja, dikala pemerintah menaikkan BBM dengan dalih membebani keuangan negara dan dikompensasi dengan program kesehatan dan pendidikan untuk rakyat miskin, dikala negara –bahkan- tidak dipercaya bisa menyalurkan program kompensasi itu, dikala pemerintah dan wakil rakyatnya terlalu picik sebagai golongan generalis, maka kenaikan BBM menjadi hal yang patut ditunda.